Beritawonogiri.com [SEMARANG] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya menyukseskan program pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Target utamanya, setiap keluarga memiliki rumah layak huni.
Hal ini ditegaskan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis (25/9/2025). Acara dihadiri bupati/wali kota, dinas perumahan, perbankan, pengembang, dan stakeholder terkait.
“Program perumahan ini bukan main-main. Kita harus pastikan satu keluarga punya satu rumah layak huni. Jangan sampai bantuan rumah hanya jadi formalitas. Program ini harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin,” ujar Ahmad Luthfi dalam arahannya.
Saat ini backlog kebutuhan rumah di Jawa Tengah masih cukup tinggi, mencapai sekitar 1,357 juta unit. Untuk mengejar target, Pemprov Jateng menggandeng kementerian, pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang. “Mengurus rumah rakyat bukan hanya soal teknis, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu semua pihak harus bergerak bersama,” tambah Luthfi.
Program FLPP memberikan fasilitas KPR bersubsidi dengan bunga tetap 5% melalui BP Tapera. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapat subsidi uang muka Rp 4 juta, bebas PPN dan premi asuransi, serta cicilan mulai Rp 1 jutaan. Sasaran penerima adalah MBR dengan penghasilan maksimal Rp 8,5 juta (lajang) dan Rp 10 juta (menikah).
Data per 19 September 2025 menunjukkan realisasi FLPP di Jawa Tengah mencapai 15.414 unit rumah subsidi di 33 kabupaten/kota. Namun, Kota Surakarta dan Magelang belum terealisasi akibat tingginya harga tanah. Dari kuota 20 ribu unit melalui Bank Jateng, baru 400 unit tersalurkan, dengan serapan ASN hanya 90 unit.
Beberapa kendala yang menghambat teridentifikasi, antara lain perizinan PBG molor hingga tiga bulan, proses pemecahan sertifikat di BPN yang lambat, serta pembebasan BPHTB yang masih terbatas di 13 kabupaten/kota. Kendala utilitas dasar juga muncul, mulai dari pemasangan listrik PLN yang lama meski deposit sudah dibayar, hingga jaringan PDAM yang belum tersedia di banyak lokasi.
Menanggapi hal itu, Ahmad Luthfi menegaskan percepatan perizinan sebagai kunci. “Perizinan, baik PBG maupun pemecahan sertifikat di BPN, maksimal harus selesai dalam 10 hari kerja. Dengan percepatan ini, pengembang bisa bergerak cepat, rumah segera terbangun, dan masyarakat menerima manfaatnya,” tegasnya.
Luthfi menambahkan bahwa hasil rapat akan ditindaklanjuti dengan instruksi resmi. “Kendala-kendala ini sudah kita bahas bersama. Selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui surat edaran gubernur kepada bupati, wali kota, dan pengembang, agar masalah ini bisa diatasi bersama-sama,” pungkasnya.(*)
