BeritaWonogiri.com [JAKARTA] – Pemerintah pusat bersama para gubernur memperkuat strategi percepatan Program 3 Juta Rumah guna menekan backlog perumahan nasional. Langkah ini ditujukan untuk mempercepat pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem secara berkelanjutan.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (25/2/2026). Hadir dalam pertemuan itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta para gubernur, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Dalam forum tersebut, pemerintah menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan Program 3 Juta Rumah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Mendagri Tito Karnavian menekankan, percepatan Program 3 Juta Rumah memerlukan kesamaan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng, Boedyo Dharmawan, menjelaskan bahwa sektor perumahan menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan.
“Ada arahan pemanfaatan data DTSEN dari BPS sebagai basis intervensi program. Kepala daerah diminta memperkuat kolaborasi untuk menyelesaikan backlog,” ujarnya.
Pemerintah mendorong pemanfaatan data terpadu sosial ekonomi nasional sebagai dasar penentuan penerima bantuan, termasuk dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Ahmad Luthfi menyampaikan, sepanjang 2025 Jawa Tengah berhasil menuntaskan 274 ribu unit backlog perumahan.
Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, CSR perusahaan, Baznas, serta partisipasi masyarakat.
“Kolaborasi menjadi kunci. Dengan sinergi yang kuat, beban backlog dapat ditekan signifikan,” kata Boedyo.
Pada 2025, Pemprov Jawa Tengah juga menganggarkan perbaikan 17 ribu rumah tidak layak huni (RTLH) melalui APBD. Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi komitmen tersebut.
“Saya berterima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah menganggarkan untuk rumah layak huni seperti di Jawa Tengah,” ujarnya.
Untuk 2026, Pemprov Jawa Tengah menargetkan capaian serupa guna mempercepat pengurangan backlog perumahan pada masa kepemimpinan saat ini.
Selain itu, pemerintah daerah terus mengupayakan relokasi warga terdampak bencana agar segera memperoleh hunian sementara maupun hunian tetap yang layak.
Pemerintah daerah didorong menghadirkan inovasi, mulai dari pembangunan rumah susun, rumah bersubsidi, hingga percepatan penanganan RTLH.
Program 3 Juta Rumah menjadi agenda strategis nasional yang menempatkan kolaborasi pusat dan daerah sebagai fondasi utama penyelesaiannya. Dengan langkah konkret dan dukungan berbagai pihak, pemerintah optimistis backlog perumahan nasional dapat ditekan secara berkelanjutan. (*)
Komentar