BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan keprihatinan yang mendalam atas operasi tangkap tangan yang menyeret pejabat daerah di wilayahnya. Tanggapan mengenai OTT Bupati Pemalang Anom Widiyantoro oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada Rabu, 29 Juli 2026.
Luthfi menegaskan, Pemprov Jawa Tengah mendukung penuh proses hukum terkait OTT Bupati Pemalang sembari menunggu rilis resmi dari lembaga antirasuah.
“Kami menunggu keterangan resmi dari KPK. Sebagai Gubernur Jawa Tengah, saya sangat prihatin dan sangat menyesal atas peristiwa ini,” ujar Ahmad Luthfi, Rabu (29/7/2026).
Gubernur menjelaskan bahwa jajaran Pemprov Jateng secara konsisten melakukan berbagai langkah pencegahan korupsi. Upaya tersebut mencakup retret kepala daerah, pendidikan antikorupsi bersama Kedeputian Pencegahan dan Korsupgah KPK, hingga penandatanganan pakta integritas.
Bahkan, pasca-kejadian serupa yang menimpa beberapa pejabat daerah sebelumnya, seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah telah dikumpulkan kembali untuk diberi penguatan moral dan integritas.
“Sudah sampai nyinyir kami mengingatkan. Setelah ada OTT kami juga kumpulkan lagi dan beri peringatan,” tegas Luthfi.
Menanggapi dugaan kasus yang menyasar jual beli jabatan, Ahmad Luthfi memastikan Pemprov Jateng memegang teguh sistem merit dalam pengisian jabatan berbasis kompetensi dan profesionalisme. Prinsip ini diterapkan ketat hingga ke tingkatan BUMD dan BLUD.
“Jabatan adalah amanah. Kami melanjutkan sistem yang dibangun para gubernur terdahulu dengan prinsip no titip-titip, no jastip. Kalau ada pelanggaran, saya sendiri yang akan menindak,” lanjutnya.
Ia kembali mengingatkan seluruh pejabat publik bahwa esensi seorang pemimpin hanyalah mengambil tanggung jawab, bukan memanfaatkan kewenangan untuk mengeruk keuntungan pribadi.
Mengenai kelangsungan roda pemerintahan di Kabupaten Pemalang, Pemprov Jateng kini menunggu kepastian status hukum dari KPK untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang.
Gubernur juga menerjunkan tim pendampingan khusus ke Kabupaten Pemalang guna memastikan seluruh pelayanan publik dan program pembangunan daerah tetap berjalan normal tanpa gangguan. (*)
Komentar