Beritawonogiri.com [SEMARANG] – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan instruksi tegas kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh anggaran dan program kerja dapat direalisasikan secara optimal sebelum akhir tahun.
“Serapan anggaran perlu kita tingkatkan. Deviasi yang tinggi harus kita genjot sehingga Desember 2025 semua terealisasi dengan baik. Termasuk akselerasi program nasional dan provinsi yang bersinergi dengan kabupaten/kota,” ujar Gubernur Ahmad Luthfi usai memimpin rapat Evaluasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan III 2025 di Kantor Gubernur, Selasa, 21 Oktober 2025.
Ia menegaskan bahwa kegiatan evaluasi dilakukan untuk memastikan tidak ada hambatan pada pelaksanaan anggaran. Seluruh OPD diminta berkolaborasi dan meminimalisasi kegiatan yang berpotensi menjadi “trouble spot” demi menjamin keberlanjutan perencanaan tahun 2026. “Kita harus kolaboratif agar setiap kegiatan tepat sasaran dan tidak tersumbat. Saat ini serapan baru di angka 65,57%, dan harus kita tingkatkan dalam dua bulan terakhir,” tegasnya.
Dijelaskan, serapan anggaran yang perlu dipercepat mayoritas terdapat pada kegiatan fisik, terutama infrastruktur dan pelayanan publik. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya instruksi presiden (Inpres) yang menyebabkan sejumlah kegiatan mengalami penyesuaian anggaran. Gubernur meminta agar setiap dinas segera mempercepat tahapan administrasi dan penyerapan keuangan agar tidak terjadi sisa anggaran signifikan di akhir tahun.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam paparannya menyebut realisasi APBD hingga 30 September 2025 menunjukkan pendapatan daerah mencapai 65,57% dari target Rp24,5 triliun atau senilai Rp16,13 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah terealisasi 68,8%, transfer daerah 59,79%, dan pendapatan sah lainnya 67,59%. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 58,9% dari target Rp25,15 triliun.
Sumarno menjelaskan, realisasi belanja meliputi biaya operasi sebesar 62,72%, biaya modal 23,32%, belanja tak terduga (BTT) 13,11%, dan biaya transfer 60,46%. “Secara umum, realisasi ini masih lebih baik dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia. Saat ini sisa kas daerah sekitar Rp600 miliar,” ungkapnya. Ia menambahkan, penurunan realisasi tahun ini sebagian disebabkan oleh realokasi anggaran pasca-Inpres Efisiensi dan penyesuaian visi misi Gubernur terpilih.
Lebih lanjut, faktor lain yang memengaruhi realisasi pendapatan daerah adalah turunnya penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) akibat penurunan penjualan kendaraan baru. “Untuk mengatasi hal ini, kami berkoordinasi dengan Polda Jateng menggelar operasi kepatuhan kendaraan bermotor,” imbuhnya.
Selain mengejar target serapan APBD, Pemprov Jawa Tengah juga terus mengawal pelaksanaan program strategis nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mencapai 1.308 satuan penyelenggara, program pembangunan 3 juta rumah dengan capaian 57,89%, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah terbentuk 8.523 unit di seluruh kabupaten/kota. Di sektor kesehatan, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis sudah terealisasi 100% di 881 Puskesmas.
Gubernur Ahmad Luthfi memastikan, percepatan realisasi APBD 2025 tidak hanya soal angka, tetapi juga tentang dampak langsung terhadap masyarakat. “Kita ingin masyarakat benar-benar merasakan hasil pembangunan. Semua OPD harus bekerja keras agar realisasi tidak hanya selesai di atas kertas, tapi juga nyata di lapangan,” tandasnya.(*)
