BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Sebanyak 400 kader Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat NU Jawa Tengah resmi menyandang status sebagai paralegal setelah dikukuhkan di Balairung UTC Hotel, Kota Semarang, Sabtu (11/4/2026). Langkah strategis ini diambil guna memperkuat layanan pendampingan hukum masyarakat yang lebih inklusif, khususnya bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan di wilayah Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang hadir langsung dalam prosesi pengukuhan tersebut menegaskan bahwa keberadaan paralegal ini adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum. Dengan personil yang tersebar di 32 kabupaten/kota, akses terhadap keadilan diharapkan tidak lagi terhambat oleh jarak maupun biaya.
“Paralegal ini akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah di tingkat bawah, khususnya desa, dalam mendorong restorative justice dan memperkuat pendampingan hukum masyarakat yang sedang menghadapi persoalan,” ujar Ahmad Luthfi dalam sambutannya.
Mendorong Restorative Justice Hingga ke Desa
Ahmad Luthfi menilai, kehadiran 400 paralegal ini menjadi krusial untuk mengedepankan fungsi pencegahan konflik dibandingkan penindakan hukum semata. Keahlian yang dimiliki para kader meliputi mediasi, konsultasi hukum, hingga pendampingan non-litigasi.
“Negara tidak semata-mata menghukum, tetapi mengedepankan pencegahan. Inilah peran krusial paralegal untuk meminimalkan konflik hukum sejak dini di tengah warga,” tegas Gubernur Jateng tersebut. Ia juga mendorong sinergi antara paralegal dengan program “Kecamatan Berdaya” untuk mengoptimalkan perlindungan penyandang disabilitas dan kelompok marjinal.
Sinergi Lintas Sektoral dan Peran Strategis Perempuan
Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, serta Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa. Menteri Arifah menekankan bahwa pengabdian Muslimat NU selama ini telah menjadi fondasi kuat bagi ketahanan keluarga di Indonesia.
Senada dengan hal tersebut, Khofifah Indar Parawansa menambahkan bahwa paralegal Muslimat NU akan berkolaborasi aktif dengan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di berbagai daerah. Kolaborasi ini bertujuan agar setiap aduan hukum dari masyarakat kecil dapat tertangani secara profesional tanpa prosedur yang berbelit-belit.
Seruan Perdamaian Dunia untuk PBB
Tidak hanya fokus pada isu domestik, dalam momentum tersebut Muslimat NU juga menunjukkan kepedulian global. Mereka menyampaikan sembilan poin imbauan untuk menghentikan konflik global kepada Sekretaris Jenderal PBB. Imbauan tersebut diserahkan secara simbolis melalui Menteri PPPA untuk diteruskan ke Markas Besar PBB.
Dengan pengukuhan ini, Muslimat NU Jawa Tengah membuktikan transformasinya sebagai kekuatan sosial yang komprehensif. Mereka tidak hanya bergerak di bidang dakwah keagamaan, tetapi kini menjadi motor penggerak advokasi dan pelindung utama kelompok rentan di garda terdepan desa. (*)
Komentar