BeritaWonogiri.com [TEGAL] – Pelajar di Jawa Tengah masih dirundung rasa takut untuk melaporkan maraknya kasus perundungan di sekolah. Kekhawatiran ini mencuat karena lemahnya jaminan perlindungan identitas korban serta adanya ancaman intimidasi lanjutan dari pelaku.
Masalah mendesak ini disuarakan oleh Forum Anak Kota Tegal Bahari dalam Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 wilayah Bergasmalang dan Petanglong. Acara tersebut berlangsung di Pendopo Kota Tegal pada Senin, 22 Juni 2026. Mereka mendesak pemerintah memberikan komitmen nyata untuk melindungi keamanan psikis para korban.
Ketua Forum Anak Kota Tegal Bahari, Medina Almeira, mengungkapkan bahwa mayoritas pelajar korban bullying memilih bungkam. Rasa takut dicap sebagai pengadu dan kekhawatiran mendapat perlakuan lebih buruk menjadi pemicu utamanya.
“Bagaimana komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan untuk menjamin perlindungan identitas serta keamanan psikis bagi pelajar yang berani melaporkan kasus perundungan di sekolahnya?” ujar Medina di hadapan peserta rembuk pembangunan, didampingi wakilnya, Keisha, Senin, 22 Juni 2026.
Selain perlindungan data, Medina mengusulkan adanya pendampingan psikologis berkala di sekolah. Menurutnya, penyelesaian kasus selama ini sering kali hanya selesai di atas kertas melalui permintaan maaf, tanpa ada pemulihan mental yang berkelanjutan bagi korban maupun pembinaan intensif bagi pelaku.
Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi secara tegas menyatakan perang terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Ia menginstruksikan seluruh jajaran sekolah untuk proaktif bergerak.
“Untuk perundungan, no way. Tidak boleh ada lagi perundungan. Jangan takut melapor, harus diselesaikan,” tegas Ahmad Luthfi di lokasi acara.
Luthfi menekankan pentingnya memaksimalkan peran Patroli Keamanan Sekolah (PKS), guru Bimbingan Konseling (BK), wali kelas, serta pihak kepolisian. Menurut pengamatannya, banyak kasus baru terungkap setelah dampaknya telanjur fatal dan meluas di media sosial.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, menjelaskan bahwa pemerintah terus memperkuat program sekolah ramah anak. Provinsi Jateng telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di tingkat satuan pendidikan guna merespons laporan siswa secara cepat.
“Kami juga bekerja sama dengan Polda Jateng untuk melatih sekitar 120 ribu pelajar dalam mendeteksi dan mencegah perundungan, termasuk cyberbullying,” kata Sadimin.
Sadimin memastikan bahwa setiap laporan yang masuk ke pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan akan dijamin kerahasiaannya. Melalui strategi integratif ini, Pemprov Jateng optimistis mampu mewujudkan target zero bullying agar anak-anak dapat belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. (*)
Komentar