BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Pembangunan infrastruktur Jawa Tengah terus diperkuat menjelang Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menempatkan jalan, jembatan, embung, dan infrastruktur pengairan sebagai bagian penting untuk meningkatkan konektivitas sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Pembangunan tersebut diarahkan untuk memperlancar mobilitas orang dan distribusi barang serta jasa antardaerah. Infrastruktur yang lebih baik juga diharapkan mampu menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing, serta membuka akses menuju kawasan ekonomi dan pariwisata.
Salah satu indikatornya terlihat dari kondisi jalan provinsi. Pada akhir 2025, sepanjang 2.293,96 kilometer jalan provinsi berstatus mantap atau mencapai 94,01 persen dari total panjang 2.440,12 kilometer.
Sementara itu, jalan jembatan provinsi yang berada dalam kondisi mantap mencapai 22.733,45 meter, atau sekitar 85,43 persen.
Sejumlah ruas jalan menjadi bagian dari pekerjaan preservasi pada semester II 2025. Dua di antaranya adalah ruas Parakan–Patean yang menghubungkan Temanggung dan Kendal serta ruas Wonosobo–Dieng yang menghubungkan Wonosobo dengan kawasan Dieng.
Pekerjaan berlangsung pada Juli hingga Desember 2025 dan kemudian diresmikan pada 2026. Kedua ruas tersebut memiliki fungsi penting karena menghubungkan wilayah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata.
Kepala Desa Ngadirejo, Muhammad Abdillah Al Kafi, menyampaikan manfaat perbaikan jalan bagi aktivitas warga.
“Terima kasih atas perbaikan jalan yang sudah dilakukan. Itu sangat bermanfaat dalam mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat. Semoga jalan di titik lain juga dibangun agar semua ikut merasakan pembangunan yang dilakukan,” ujarnya.
Namun, kondisi jalan provinsi pada 2026 menghadapi tantangan. Hingga Triwulan II 2026, tingkat kemantapan jalan tercatat 87,79 persen.
Salah satu faktor yang disebut memengaruhi penurunan tersebut adalah curah hujan tinggi sepanjang Triwulan I 2026 yang berdampak pada lapisan aspal jalan. Pemprov Jateng menargetkan tingkat kemantapan jalan kembali mencapai sekitar 94 persen hingga akhir 2026.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan percepatan rehabilitasi jalan untuk mengembalikan tingkat kemantapan jalan. Tambahan anggaran juga diarahkan untuk menangani jalan rusak dan berlubang di sejumlah daerah.
Prioritas diberikan pada ruas yang memiliki peran penting bagi konektivitas, aktivitas ekonomi, dan pariwisata. Sejumlah ruas yang telah mendapatkan penanganan pada 2026 antara lain Singget–Doplang–Cepu di Blora, Jepara–Keling, Wiradesa–Kajen, serta jalur penyelamat Kalijambe yang menghubungkan Magelang dan Purworejo.
Tambahan anggaran juga menyasar sejumlah ruas di Brebes, Pemalang, dan Batang. Penanganan dilakukan pula di wilayah perbatasan, termasuk ruas Randublatung–Cepu di Blora.
Di Wonogiri, sejumlah ruas yang disebut mendapat perhatian antara lain Ngadirojo–Biting dan Ngadirojo–Giriwoyo, yang berada di kawasan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kepala DPUPR Kabupaten Wonogiri, Prihadi Ariyanto, mengapresiasi dukungan pembangunan jalan tersebut.
“Terima kasih pada Pak Gubernur mengalokasikan pembangunan jalan di Wonogiri. Setelah jadi, bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” katanya.
Penanganan infrastruktur tidak hanya dilakukan melalui APBD Provinsi. Pemerintah provinsi juga berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat untuk menangani jalan daerah.
Pada 2025, program Inpres Jalan Daerah (IJD) telah menyelesaikan 30 paket pekerjaan penanganan jalan dengan total panjang 132,62 kilometer. Paket tersebut tersebar di 19 kabupaten/kota.
Untuk 2026, Pemprov Jateng bersama para bupati dan wali kota telah mengusulkan kepada pemerintah pusat penanganan jalan sepanjang 36,30 kilometer serta jembatan sepanjang 249,70 meter.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut pembangunan jalan bukan sekadar pekerjaan fisik. Menurutnya, konektivitas yang baik diperlukan untuk mendukung pergerakan masyarakat dan barang sekaligus aspek keselamatan.
“Jalan ini kita bangun bukan sekadar fisiknya, tetapi agar pergerakan orang dan barang bisa berjalan dengan lancar dan aman. Kalau infrastrukturnya baik, konektivitas wilayah meningkat dan ekonomi masyarakat juga ikut bergerak,” katanya.
Pembangunan infrastruktur Jawa Tengah juga mencakup sektor pertanian. Sebagai salah satu wilayah penyangga pangan nasional, ketersediaan air menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas lahan.
Sepanjang 2025, tercatat delapan embung baru dibangun dan dua embung direvitalisasi. Hingga awal 2026, Gubernur Ahmad Luthfi disebut telah meresmikan 12 embung yang tersebar di sejumlah daerah.
Salah satunya adalah Embung Kerangjati di Blora. Infrastruktur tersebut memberikan manfaat bagi lahan pertanian sekitar 40 hektare.
Sebelum embung dibangun, petani setempat umumnya hanya dapat menanam padi satu kali dalam setahun karena mengandalkan air hujan. Setelah tersedia embung, kesempatan tanam meningkat hingga lebih dari dua kali dalam setahun.
Perwakilan Kelompok Tani Sidodadi Kelurahan Karangjati, Karyono, menyampaikan perubahan yang dirasakan petani.
“Sumber air di sini tadah hujan. Tanam padi cuma sekali, kalau coba dua kali banyak gagalnya karena kurang air. Dengan bantuan embung ini bisa menanam sampai tiga kali,” katanya saat peresmian embung pada 2 Maret 2026.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan pembangunan embung merupakan bagian dari upaya menyediakan air baku sekaligus memperkuat sektor pertanian.
Menurutnya, keberadaan embung diharapkan dapat membantu petani menghadapi kebutuhan air, terutama ketika memasuki musim kemarau. Pengelolaan dan pemeliharaan embung juga perlu dilakukan bersama agar manfaatnya dapat bertahan dalam jangka panjang.
“Dalam pertanian itu kuncinya air. Orang menanam itu kuncinya air. Oleh karena itu kita bangun embung untuk menampung air hujan supaya saat kemarau masih bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah,” katanya saat meresmikan Embung Plosorejo di Desa Guworejo, Kecamatan Karangmalang, Sragen.
Rangkaian pembangunan tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur Jawa Tengah tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik. Jalan dan jembatan ditujukan untuk memperkuat konektivitas, sementara embung dan sistem pengairan mendukung produktivitas pertanian.
Memasuki usia ke-81, tantangan berikutnya adalah memastikan infrastruktur yang telah dibangun tetap terawat dan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Dengan konektivitas yang semakin baik dan dukungan terhadap sektor pertanian, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat terus menjadi salah satu pengungkit ekonomi masyarakat Jawa Tengah. (*)
Komentar