BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang menekan angka prevalensi stunting hingga kisaran 2 persen bakal dijadikan model penanganan untuk percepatan penurunan stunting nasional. Langkah dan praktik baik dari kedua daerah di Jawa Tengah ini akan ditiru serta direplikasi ke berbagai wilayah di Indonesia.
Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Setwapres, Eddy Cahyono Sugiarto, menyampaikan hal tersebut usai Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel, Kota Semarang, Selasa (22/9/2026).
Eddy menjelaskan bahwa prevalensi stunting secara nasional saat ini berada di angka 19,8 persen. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat turun menjadi 14–15 persen pada 2029 mendatang.
Menurut Eddy, pencapaian target penurunan tersebut membutuhkan komitmen dari para kepala daerah dan kerja lintas sektor. Persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi, melainkan juga sanitasi, lingkungan, infrastruktur, serta kondisi sosial keluarga.
Pihaknya mengapresiasi Pemkab Demak dan Kabupaten Semarang yang dinilai memberikan pembelajaran baik. Hasil penanganan di dua kabupaten tersebut akan direplikasi ke daerah lain, tidak hanya di regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, tetapi juga di seluruh Indonesia.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta daerah yang masih memiliki prevalensi stunting tinggi untuk belajar dan menerapkan praktik dari Demak serta Kabupaten Semarang. Pendekatan yang digunakan adalah metode amati, tiru, dan modifikasi (ATM) melalui intervensi lintas sektor.
Saat ini, prevalensi stunting di Jawa Tengah berada di angka 9,77 persen. Meski demikian, angka tersebut masih menyimpan kesenjangan antarwilayah karena beberapa daerah tercatat memiliki prevalensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan Demak dan Kabupaten Semarang.
Ahmad Luthfi menyebut Wonosobo, Banjarnegara, dan Purbalingga sebagai daerah yang perlu mendapat perhatian lebih. Pemprov Jateng akan mengerahkan organisasi perangkat daerah terkait untuk melakukan penanganan dan intervensi terpadu secara bersama-sama.
Luthfi menegaskan penanganan stunting tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja karena mencakup aspek kesehatan, gizi, pendidikan, pola asuh, sanitasi, lingkungan, hingga kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Seluruh tingkatan pemerintah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa harus bergerak secara terintegrasi.
Dukungan nonpemerintah di Jawa Tengah juga turut diperkuat. Kontribusi dari Baznas dan CSR Bank Jateng untuk mendukung berbagai kegiatan penurunan stunting hingga saat ini telah hampir mencapai Rp21 miliar. (*)
Komentar