BeritaWonogiri.com [SALATIGA] – Pemerintah berupaya menggeser pendekatan penanganan kemiskinan berkelanjutan dari bantuan sosial semata menuju pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat mandiri secara ekonomi. Strategi ini ditopang oleh perluasan akses pendidikan, permodalan, tanah, serta ekosistem ekonomi yang mendukung peningkatan kesejahteraan warga.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemberdayaan yang berhasil akan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial secara bertahap. “Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain,” kata Muhaimin.
Secara nasional, pemerintah memprioritaskan lebih dari 16.500 desa di 88 kabupaten dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis, 15 Oktober 2026, sejumlah perguruan tinggi mendeklarasikan komitmen penyediaan sekitar 2.000 beasiswa pada 2027 bagi kader pemberdayaan masyarakat desa atau putra-putri desa. Kampus yang terlibat meliputi UKSW, Udinus, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), dan Universitas Nusa Cendana.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan berharap kolaborasi ini mengoptimalkan sumber daya perguruan tinggi untuk menjawab persoalan masyarakat secara terukur dan berbasis data. “Kampus tidak hanya sekadar berada di menara gading, tetapi kampus terlibat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dalam pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Langkah penguatan pemberdayaan ini juga selaras dengan penanganan kemiskinan di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta perguruan tinggi tidak berhenti pada penelitian akademis, melainkan terlibat langsung dalam menyelesaikan persoalan masyarakat bersama pemerintah daerah hingga tingkat desa.
“Gandeng kami, Pak. Libatkan para bupati, wali kota, libatkan para kepala desa, sehingga anak-anak kita nanti tahu terkait dengan problem-problem masyarakat miskin,” kata Ahmad Luthfi pada acara yang berlangsung Kamis, 15 Oktober 2026 tersebut.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Jawa Tengah turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,21 persen pada Maret 2026. Jumlah penduduk miskin berkurang 81.250 orang, dari 3,37 juta menjadi 3,29 juta orang. Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen mendorong penanganan terpadu untuk memastikan program mengatasi akar penyebab kemiskinan.
Hingga 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah bekerja sama dengan 123 perguruan tinggi. Sebanyak 49 kampus terlibat pada 2025 dan bertambah 74 kampus pada 2026. Kolaborasi seperti Program Kecamatan Berdaya melibatkan UGM, Undip, Udinus, Unika Soegijapranata, Polines, dan Unsoed melalui KKN, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, penanganan stunting, hingga teknologi desalinasi air.
Luthfi menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar warga. “Pendidikan menjadi modal dasar dari warga miskin ekstrem untuk tidak miskin kembali,” tegasnya. (*)
Komentar