BeritaWonogiri.com [BOYOLALI] – “KDMP adalah aset desa, jadi harus dirawat. Masyarakat harus diworo-woro atau dikasih tahu kalau sudah operasional,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat meninjau Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Banyudono, Kabupaten Boyolali, Selasa, 20 Oktober 2026.
Luthfi meminta promosi koperasi yang sudah beroperasi digencarkan. Menurut dia, koperasi tidak cukup menjadi tempat penjualan kebutuhan pokok, tetapi juga harus menggerakkan ekonomi desa dan menyerap hasil panen petani.
Selain di Banyudono, Luthfi juga meninjau KDMP di Desa Bergas Kidul, Kabupaten Semarang. Ia menekankan koperasi yang sudah beroperasi harus aktif menjangkau warga dan menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Koperasi juga diminta membuka akses pemasaran bagi produk lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Informasikan kalau di KDMP jual bahan pokok penting dengan harga murah,” ujarnya.
Luthfi menyebut KDMP perlu memperkuat rantai pasok pangan dengan menghubungkan petani sebagai produsen dengan pasar. Peran itu dinilai penting untuk mendukung swasembada pangan.
“Potensi desa harus digalang. KDMP merupakan off-taker produk-produk desa, termasuk di dalamnya hasil pangan dan UMKM,” katanya.
Sebagai off-taker, koperasi diharapkan menyerap produk petani dan pelaku UMKM setempat. Cara ini berpeluang memperluas pasar produk desa dan memperpendek rantai distribusi.
Luthfi juga menjelaskan, KDMP diharapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penyediaan kebutuhan pokok, termasuk komoditas bersubsidi seperti beras, minyak goreng, dan gas.
Manfaat koperasi mulai dirasakan warga Desa Banyudono. Salah satunya Sri Mulyani, yang berbelanja di KDMP karena harga sejumlah kebutuhan pokok lebih terjangkau dan lokasinya dekat rumah.
Ia mencontohkan minyak goreng yang di pasaran dijual sekitar Rp 22 ribu, tetapi di KDMP dijual Rp16 ribu.
“Ini bukanya baru saja, belum lama. Sudah beberapa kali beli di sini. Ini beli minyak goreng dan terigu. Harapannya dengan adanya KDMP ini apa saja murah sehingga kebutuhan di rumah dapat terpenuhi,” kata Sri Mulyani.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah per 20 Oktober 2026, terbentuk 8.523 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebanyak 5.427 unit atau 63 persen telah beroperasi, sedangkan 3.096 unit atau 37 persen masih dalam tahap persiapan.
Jumlah gedung KDKMP yang telah terbangun mencapai 5.895 unit.
Dari sisi usaha, sebanyak 4.432 koperasi memiliki satu gerai dan 749 koperasi memiliki dua gerai. Sebanyak 175 koperasi memiliki tiga gerai, 28 koperasi empat gerai, dan 39 koperasi lima gerai. Tiga koperasi memiliki enam gerai, dan satu koperasi memiliki tujuh gerai.
Luthfi mengakui sejumlah KDMP belum beroperasi karena kendala infrastruktur dan sarana pendukung. Kendala itu antara lain pasokan listrik yang belum memadai, kendaraan operasional yang belum tersedia, dan barang dagangan yang belum datang.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, akan mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana secara bertahap dan berkelanjutan.
“Memang kita harus berjenjang dan berkelanjutan. Kenapa kita lakukan pengecekan, agar kita dapat evaluasi kurangnya apa,” jelasnya.
Untuk mempercepat operasional, Luthfi mendorong pengurus dan manajer KDMP belajar langsung dari koperasi yang sudah berjalan. Materi belajarnya mencakup tata kelola, sistem kerja, pengelolaan gerai, hingga kerja sama dengan UMKM lokal lewat skema konsinyasi atau titip jual.
“Manajer-manajer dan pengurus yang KDMP-nya belum beroperasi bisa belajar ke sini yang sudah operasional. Jangan sampai yang belum beroperasi manajernya nganggur,” katanya. (*)
Komentar