BeritaWonogiri.com [JAKARTA] – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Pengawasan itu juga dilakukan bukan hanya pengawas-pengawas saja tetapi masyarakat juga ikut andil terlibat secara langsung kepada keterbukaan ini,” katanya.
Taj Yasin menyampaikan hal itu saat mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2026. Acara berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, keterbukaan informasi publik tidak hanya menjadi tanggung jawab badan pengawas, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Partisipasi publik diperlukan agar warga ikut mengawasi program dan pekerjaan pemerintah.
Melalui berbagai kanal informasi dan layanan digital, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah berupaya memudahkan masyarakat mengakses informasi serta mengetahui program dan pelayanan pemerintah.
Pemprov Jateng terus mengembangkan akses informasi lewat sejumlah layanan digital. Salah satunya aplikasi PPID Mobile. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memperoleh informasi publik, mengajukan keberatan, dan ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Di sektor kesehatan, keterbukaan informasi publik diterapkan lewat aplikasi RSMS Online milik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo. Masyarakat dapat mengakses informasi pendaftaran online, jadwal klinik, dokter, ketersediaan tempat tidur, hingga fasilitas rumah sakit.
Pemprov Jateng juga memperkuat literasi keterbukaan informasi lewat berbagai kegiatan. Kegiatan itu melibatkan pemerintah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah, hingga lembaga pengawasan.
Taj Yasin turut memaparkan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025. Dari 35 SKPD di lingkungan Pemprov Jateng, 26 SKPD atau 74,28 persen masuk kategori Informatif.
Seluruh tujuh rumah sakit daerah milik Pemprov Jateng juga telah mencapai kategori Informatif.
Keterbukaan juga diterapkan dalam tata kelola birokrasi, khususnya pengisian jabatan pejabat di lingkungan Pemprov Jateng. Taj Yasin, yang akrab disapa Gus Yasin, menjelaskan bahwa pengisian jabatan dilakukan lewat mekanisme manajemen talenta dengan mempertimbangkan kompetensi dan profesionalisme.
Tahapannya meliputi asesmen, verifikasi, hingga uji kompetensi yang dilaksanakan secara transparan. Menurutnya, mekanisme itu memastikan pengisian jabatan sesuai ketentuan dan tidak membuka ruang praktik titip jabatan.
“Itu membuktikan bahwa keterbukaan kami benar-benar kita lakukan,” ujar Taj Yasin.
Ia menambahkan, Gubernur Ahmad Luthfi juga membuka akses komunikasi dengan masyarakat melalui konsep Rumah Rakyat. Langkah itu disebut sebagai upaya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat sekaligus memperluas ruang partisipasi publik. Penguatan keterbukaan informasi publik tersebut menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang responsif, kolaboratif, dan berintegritas. Materi yang tersedia tidak merinci SKPD yang belum masuk kategori Informatif.(*)
Komentar