BeritaWonogiri.com [PEKALONGAN] – Pelayanan publik Pekalongan diminta tetap berjalan optimal meskipun daerah tersebut sedang menghadapi dinamika pemerintahan. Pesan itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat memberikan pengarahan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Pekalongan di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Senin (9/3/2026).
Dalam arahannya, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa stabilitas pemerintahan harus tetap dijaga agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
“Jaga stabilitas pemerintahan dan pastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik meskipun saat ini terdapat dinamika yang sedang dihadapi,” ujar Ahmad Luthfi.
Selain menjaga stabilitas pemerintahan, gubernur juga menekankan pentingnya meningkatkan kecepatan respons terhadap berbagai keluhan warga.
Menurutnya, percepatan penanganan aduan masyarakat akan membantu pemerintah daerah mencegah munculnya komplain publik terkait layanan pemerintahan.
Ia meminta seluruh jajaran aparatur daerah bekerja secara profesional dan tetap fokus pada kepentingan masyarakat.
“Kecepatan respon terhadap aduan masyarakat harus ditingkatkan agar tidak ada komplain publik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Luthfi juga menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor setelah penunjukan Sukirman sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Pekalongan.
Penugasan tersebut diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui surat gubernur tertanggal 5 Maret 2026.
Gubernur meminta agar dalam menjalankan pemerintahan tidak ada perlakuan berbeda terhadap pihak tertentu.
Ia menegaskan profesionalisme harus menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam bidang organisasi, kepegawaian, serta pengelolaan anggaran daerah.
“Saya minta Pak Kirman sebagai Plt Bupati tidak ada siapapun yang dibeda-bedakan. Yang penting semua harus profesional dan jelas,” tegasnya.
Ahmad Luthfi juga mengingatkan pentingnya koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar roda pemerintahan di Kabupaten Pekalongan tetap berjalan stabil di tengah dinamika yang terjadi.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap pelayanan publik Pekalongan tetap berjalan normal dan masyarakat tidak merasakan dampak dari perubahan kepemimpinan di daerah.
Pemprov juga menekankan bahwa pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. (Zul)
