BeritaWonogiri.com [UNGARAN] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat memperkuat peran pemerintahan desa sebagai motor penggerak utama Program MBG Jateng (Makan Bergizi Gratis). Melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), desa kini diarahkan untuk mengelola rantai pasok pangan secara mandiri dari hulu hingga ke hilir.
Komitmen strategis tersebut ditegaskan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam kegiatan Dukungan Asta Cita Presiden RI yang diinisiasi oleh DPP PAPDESI. Acara ini berlangsung di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, pada Sabtu, 27 Juni 2026.
Dalam forum tersebut, Pemprov Jateng mendorong desa tidak sekadar menjadi penonton atau pemasok pasif. BUMDes yang dinilai siap bahkan bakal diarahkan untuk mengoperasikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai standar operasional prosedur yang berlaku demi memutar roda ekonomi lokal.
Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan bahwa BUMDes dan KDMP memiliki posisi sangat strategis dalam menghimpun hasil produksi para petani, peternak, dan nelayan lokal. Lembaga desa ini bertindak sebagai penjamin kualitas komoditas sebelum didistribusikan langsung ke dapur-dapur umum.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPP PAPDESI dengan sejumlah kementerian. Langkah ini diambil untuk memperkuat integrasi tata kelola pangan nasional.
“Saya sangat mendukung MoU yang dilaksanakan. Tetapi kami minta jangan hanya sebatas MoU. Kita harus ikut cek, recheck, dan final check, sehingga program ini benar-benar membumi di masyarakat,” tegas Ahmad Luthfi di hadapan para kepala desa.
Berdasarkan data sektoral, jumlah penerima manfaat Program MBG Jateng tercatat mencapai lebih dari 9 juta jiwa. Guna melayani kebutuhan massal tersebut, pemerintah menyiapkan sebanyak 4.382 titik SPPG dengan sokongan modal kelembagaan dari sekitar 8.500 unit KDMP di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Kebijakan penguatan ekonomi desa ini mendapat dukungan penuh dari tingkat pusat. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengeluarkan instruksi tegas yang melarang unit pelayanan gizi mengambil bahan baku di luar wilayah jika desa setempat mampu menyediakannya.
“SPPG wajib membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, atau usaha desa lainnya. Tidak boleh mengambil dari tempat lain jika potensi di desa tersedia,” kata Zulkifli Hasan secara lugas.
Ketua DPP PAPDESI, Wargiyati, menyambut positif regulasi ketat tersebut. Ia berharap sinergi hulu-hilir ini mampu memicu percepatan perputaran uang di tingkat perdesaan sehingga kesejahteraan masyarakat terbawah otomatis ikut terdongkrak.
Selain fokus pada penyerapan bahan pangan lokal seperti sayur, telur, dan ikan, Ahmad Luthfi memastikan pihak provinsi terus memitigasi umpan balik negatif dari publik. Segala bentuk komplain masyarakat terkait menu maupun distribusi akan langsung dievaluasi berbasis kearifan lokal.
Untuk menjaga keberlanjutan program jangka panjang, operasional dapur pengolahan SPPG juga diinstruksikan mulai beralih menggunakan energi bersih yang ramah lingkungan, salah satunya memanfaatkan bahan bakar Compressed Natural Gas (CNG).
Agenda besar ini turut dikawal oleh jajaran pejabat negara, antara lain Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Anggota DPR RI Mohammad Hatta, Staf Khusus Presiden Bidang Buruh Said Iqbal, serta Bupati Semarang Ngesti Nugraha. (*)
Komentar