Beritawonogiri.com [SEMARANG] – Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menghargai peran guru agama dan penghafal kitab suci semakin kuat. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), meminta para legislator membantu mengawal rencana kenaikan anggaran insentif dari Rp 250 miliar menjadi Rp 300 miliar pada tahun 2026. Permintaan ini disampaikan Gus Yasin saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Patra Convention Hotel Semarang, Minggu (24/8/2025).
Menurut Gus Yasin, kenaikan anggaran ini bertujuan untuk menambah jumlah penerima insentif. Saat ini, tercatat ada 250 ribu penerima dari berbagai lintas agama, tetapi masih banyak yang belum terakomodasi. Dengan adanya dukungan dari DPRD Jateng, program ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak penerima dan menjadi wujud nyata penghormatan pemerintah terhadap para pendidik agama.
“Mumpung di sini, juga ada kawan-kawan dari DPRD Jateng. Nanti pada tahun depan juga kita berencana tambahkan insentif kepada guru-guru agama yang ada di Jawa Tengah,” kata Gus Yasin. Ia menambahkan bahwa rencana ini sudah disepakati oleh Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Yasin juga memaparkan capaian kepemimpinan enam bulan pertama bersama Gubernur Ahmad Luthfi. Di antaranya adalah penurunan angka pengangguran terbuka dan akselerasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui program Dokter Spesialis Keliling (Speling).
Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PKS Jateng, Hadi Santoso, mengapresiasi kinerja substantif kepemimpinan baru ini. PKS mencatat beberapa keberhasilan, seperti penurunan tarif BRT Trans Jateng menjadi Rp 1.000 untuk pelajar, buruh, dan lansia; penurunan angka kemiskinan; serta program perbaikan rumah tak layak huni (RTLH) yang menjadi tertinggi se-Indonesia.
Hadi Santoso menegaskan PKS siap menjadi mitra kritis pemerintah. “Kami akan jadi mitra kritis Pemprov Jateng. Ini bagian kecil pekerjaan rumah yang masih banyak. Kami terus suarakan keresahan masyarakat,” ujarnya. Kesiapan PKS ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, mencari solusi atas setiap permasalahan yang ada.(*)
