BeritaWonogiri.com [GIRIMARTO] – Belum reda bacaan dan ingatan kita pada dugaan penyimpangan anggaran bantuan keuangan provinsi (Bankeuprov) Jawa Tengah, di Desa Hargosari, Kecamatan Tirtomoyo senilai Rp1,050 miliar, kini di Desa Nungkulan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri dikabarkan dugaan penyimpangan serupa beda kondisi terjadi.
Di Nungkulan, dana bankeuprov senilai Rp400 juta diduga sudah cair pertengahan Desember 2024 namun material belum sepenuhnya sampai ke lokasi pekerjaan. Di lokasi lain, dikabarkan material kosong dan spesifikasi teknis diduga kurang pas.
Pernyataan itu disampaikan pegiat pengawasan yang juga Ketua LSM Putra Perwira Bangun Bangsa (PPBB) Wonogiri, Suryatno S Wibowo, Senin, 20 Januari 2025. “Ini ono dana Banprov [bantuan provinsi] yang cair pertengahan Desember [2024] tapi dropping material belum selesai, bahkan ada yang belum, yakni Desa Nungkulan,” ujarnya.
Baca juga: Proyek Tidak Ada, Dana Banprov Rp1,050 Miliar Di Hargosari Kemana?
Lebih lanjut Suryatno menjelaskan dan mengirimkan foto dan video dugaan lokasi pekerjaan berdana Bankeuprov Jateng ini. Dia mencontohkam kondisi jembatan.
“Iki kondisi jembatan sing arep dibangun. Jenenge Jembatan Ngasem, Nungkulan, Girimarto,” tulisnya di video berdurasi 00,24 detik tersebut.
Di video terlihat beberapa kayu dibuat semacam rangka dan di pinggir aliran air sungai tanah digali seperti untuk fondasi. “Ini jembatan Ngasem sudah digali, bowplank sudah dibikin tapi belum selesai. Material diatas,” ucap seseorang di video itu.
Suryatno menyatakan batu tersedia sekitar 16 m3 dan pasir 17 m3 sedangkan besi, splite, semen tidak ada. “Padahal sudah CMS dan menurut info, penyedia barang bukan dari warga lokal,” ujarnya.
CMS atau cash management system adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan dari perbankan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.
Kemudian, menurutnya, talud/sender Dusun Gempolan ada dua pekerjaan masing-masing senilai Rp100 juta. Namun lokasi dekat rumah penduduk, tidak ada materialnya, propil konstruksi talud tidak sesuai dengan konstruksi yang benar.
Dia menyatakan kedalaman fondasi talud sekitar 30 centimeter (cm). “Padahal tinggi talud rata-rata 2,5 meter. Menurut konstruksi yang benar, kedalaman fondasi itu 1/6 tinggi talud ditambah lebar permukaan talud. Kalau lebar permukaan talud 30 cm, tinggi 250 cm dibagi 6 = 41 cm ditambah 30 cm, maka kedalaman fondasi talud 71 cm dan lebar talud sama dengan kedalam fondasi,” katanya.
Perangkat desa dan instansi terkait hingga berita ini ditulis belum terkonfirmasi. Warga Baturetno, Wonogiri ini menyatakan jika dana yang postnya untuk pengadaan barang sudah dibayarkan melalui transfer maka desa otomatis membuat SPj yang segera dilaporkan ke Provinsi Jawa Tengan selaku pemberi dana, per tanggal setelah CMS dan harus selesai per tanggal 31 Desember 2024.
“Logikanya kalau SPj sudah jadi dan dilaporkan ke provinsi, sementara aktivitas pelaksanaan kegiatan belum selesai per tanggal 31 Desember 2024, maka SPj tersebut berindikasi pemalsuan. Pemalsuan SPj adalah salah satu unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi,” tandasnya. (Triantotus)
