BeritaWonogiri.com [DEMAK] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mulai mengambil langkah serius terkait penanganan banjir Demak yang kembali merendam permukiman warga akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa pola penanganan bencana di wilayah ini harus diubah total dan tidak bisa lagi hanya bersifat darurat atau parsial.
Dalam tinjauan lapangan pada Sabtu (4/4/2026), Ahmad Luthfi menyoroti titik krusial di Sungai Tuntang yang menjadi penyebab utama meluapnya air hingga ke delapan desa. Menurutnya, pembenahan infrastruktur sungai harus dilakukan secara komprehensif mulai dari wilayah hulu hingga ke hilir guna memutus siklus banjir tahunan yang terus berulang.
“Kita tidak bisa lagi bekerja seperti pemadam kebakaran, yang baru bergerak saat banjir datang. Penanganan banjir Demak ini harus tuntas dari hulu sampai hilir agar persoalan ini tidak terus menjadi beban masyarakat,” tegas Ahmad Luthfi usai menggelar rapat koordinasi lintas daerah.
Dampak Tanggul Sungai Tuntang Jebol di Tiga Titik
Berdasarkan data terkini, banjir kali ini dipicu oleh meningkatnya debit air dari wilayah hulu yang mengakibatkan tanggul Sungai Tuntang jebol di tiga lokasi berbeda. Kerusakan terpantau di Desa Trimulyo, tepatnya di Dukuh Solondoko sepanjang 30 meter dan Dukuh Solowire sepanjang 10 meter. Selain itu, tanggul di Desa Sidoharjo juga dilaporkan jebol sepanjang 15 meter.
Akibatnya, air dengan ketinggian 100 hingga 150 sentimeter merendam delapan desa di empat kecamatan, yakni Guntur, Karangtengah, Wonosalam, dan Kebonagung. Kondisi ini memaksa ribuan warga untuk segera menanggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di posko darurat.
Ribuan Warga Mengungsi, Sebagian Bertahan di Tanggul
Hingga 4 April 2026 pukul 09.00 WIB, BPBD Kabupaten Demak mencatat sebanyak 2.839 jiwa telah mengungsi di 13 titik pengungsian yang tersedia. Kecamatan Guntur menjadi wilayah terdampak paling parah dengan konsentrasi pengungsi terbanyak.
Kepala Pelaksana BPBD Jateng, Bergas Catursasi Penanggungan, mengungkapkan bahwa proses evakuasi berjalan lancar. Namun, ia mencatat ada fenomena unik di mana sekitar 500 warga memilih bertahan di atas tanggul menggunakan tenda terpal sederhana.
“Mereka bertahan di tanggul karena tidak mau meninggalkan hewan ternaknya. Meski begitu, kami pastikan kebutuhan logistik dan kesehatan mereka tetap terpantau dan tertangani dengan baik,” ujar Bergas.
Masalah Kompleks: Sedimentasi hingga Bendungan Glapan
Dibalik penanganan darurat, terdapat persoalan teknis yang cukup pelik. Pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana menyebutkan bahwa normalisasi sungai membutuhkan anggaran yang sangat besar. Tahun ini, dana Rp 50 miliar telah dialokasikan, namun baru mencakup normalisasi sepanjang 10 kilometer dan belum menyentuh perbaikan permanen pada titik tanggul yang jebol.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Demak Eisti’anah dan Sekda Demak Akhmad Sugiharto menunjuk kondisi di wilayah hulu, khususnya Bendungan Glapan di Kabupaten Grobogan, sebagai pemicu utama. Perubahan debit air yang sangat cepat dari hulu membuat wilayah hilir seperti Demak kerap menerima “air kiriman” meskipun di lokasi setempat tidak terjadi hujan lebat.
Menutup arahannya, Gubernur Ahmad Luthfi berjanji akan segera mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten hingga kementerian terkait. Langkah ini diambil untuk membereskan masalah sedimentasi, permukiman di bantaran, hingga status lahan bersertifikat di daerah aliran sungai yang selama ini menghambat kelancaran arus air. (*)
