BeritaWonogiri.com [SURAKARTA] – Kemiskinan Jateng Turun dari 11,8 persen pada 2021 menjadi 9,21 persen pada Maret 2026. Capaian tersebut mendapat apresiasi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, yang menilai langkah pemerintah daerah Jawa Tengah progresif dalam menangani kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.
Muhaimin menyampaikan apresiasi tersebut saat Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Graha Wisata Niaga, Kota Surakarta, Jumat, 4 September 2026.
Ia secara khusus memuji langkah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama para bupati dan wali kota dalam menangani persoalan kemiskinan.
“Sekali lagi, langkah-langkah para bupati, wali kota, dan juga Pak Gubernur tadi sangat progresif dan agresif, juga inovatif bahkan kreatif dalam menangani semua masalah kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem,” kata Muhaimin.
Menurut Muhaimin, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah. Kepemimpinan kepala daerah menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan berjalan terintegrasi hingga masyarakat.
Gubernur juga memiliki posisi strategis sebagai penghubung kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota. Peran itu mencakup penyelarasan program, pemutakhiran data kemiskinan, serta penguatan koordinasi antardaerah.
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2026. Sementara tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi lima persen pada 2029.
Muhaimin memastikan berbagai inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah akan diperkuat melalui dukungan program pemerintah pusat dan koordinasi lintas sektor.
“Semua program para bupati dan wali kota tadi akan saya dorong dan bantu melalui koordinasi lintas sektor, sesuai dengan prioritas masing-masing bupati dan wali kota,” ujarnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, juga menyebut tren penurunan kemiskinan Jawa Tengah berlangsung konsisten.
“Kalau kita lihat kemiskinan di Jawa Tengah, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, Pak Gubernur,” kata Amalia.
Dalam satu semester terakhir, angka kemiskinan Jawa Tengah turun 0,18 poin dibandingkan September 2025. Penurunan tersebut setara dengan sekitar 59,39 ribu penduduk yang berhasil keluar dari kemiskinan.
Ahmad Luthfi mengatakan capaian tersebut tidak lahir dari satu program maupun satu institusi. Pemprov Jawa Tengah memilih pendekatan collaborative government dengan melibatkan berbagai kekuatan secara bersamaan.
Pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, BUMN dan BLUD, dunia usaha, perguruan tinggi, aparat kewilayahan, hingga masyarakat dilibatkan dalam penanganan kemiskinan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus bergerak bersama untuk menangani kemiskinan,” ujar Luthfi.
Pemprov Jawa Tengah juga mendorong perubahan cara melihat keluarga miskin secara utuh. Intervensi tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah tidak layak huni, tetapi juga memetakan persoalan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan sosial seluruh anggota keluarga.
“Jadi, masyarakat miskin ekstrem tidak hanya dibantu rumahnya tok. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaannya kita tangani bersama-sama,” kata Luthfi.
Pada 2026, Pemprov Jawa Tengah mengalokasikan sekitar Rp2,65 triliun untuk penanganan kemiskinan. Sepanjang 2025, sekitar 270 ribu rumah tidak layak huni telah ditangani melalui kolaborasi berbagai sumber pembiayaan.
Upaya mengurangi ketergantungan terhadap bantuan juga dilakukan melalui program graduasi penerima manfaat. Dari sekitar 1,2 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 46.542 keluarga telah mengikuti graduasi.
Strategi pengentasan kemiskinan juga diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat.
Realisasi investasi Jawa Tengah pada 2025 mencapai sekitar Rp110 triliun dan menyerap sekitar 257 ribu tenaga kerja. Sementara ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,80 persen pada semester I 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Bagi Luthfi, pertumbuhan ekonomi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, strategi penanganan kemiskinan ke depan akan disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.
Kawasan pesisir, sentra pertanian dan lahan kering, serta wilayah perbukitan dinilai membutuhkan pola intervensi yang berbeda.
“Kebijakan kita (harus) bergeser, tidak hanya bantuan sosial, tapi harus kepada pemberdayaan yang berkelanjutan. Di antaranya adalah bagaimana masyarakat kita mempunyai daya saing terkait dengan potensi wilayah masing-masing,” kata Luthfi.
Pergeseran strategi tersebut diarahkan agar penanganan kemiskinan tidak berhenti pada bantuan sesaat. Target akhirnya adalah membangun keluarga yang mampu berdiri sendiri, memiliki pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan memanfaatkan potensi ekonomi wilayah.
Dengan kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berbasis karakteristik wilayah, Pemprov Jawa Tengah menargetkan penurunan kemiskinan tidak hanya tercermin dalam statistik, tetapi juga terasa dalam kehidupan masyarakat. (*)
Komentar