BeritaWonogiri.com [Banyumas] – Panas belum sepenuhnya terik ketika kendaraan melaju di ruas Jalan Sokaraja–Kalimanah, Kabupaten Banyumas. Jalan yang sebelumnya kerap dikeluhkan warga karena retak, bergelombang, dan berlubang, kini terasa lebih bersahabat. Aspal hitam mengilap membentang rapi, marka jalan terlihat jelas, dan kendaraan melaju tanpa hentakan berarti.
Perubahan kondisi jalan tersebut menjadi gambaran nyata arah pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah dalam sepuluh bulan pertama kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Hingga akhir 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat sebanyak 94,01 persen jalan provinsi berada dalam kondisi mantap.
Capaian tersebut tidak datang secara instan. Untuk memastikan kondisi lapangan sesuai laporan, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meninjau langsung ruas Jalan Sokaraja–Kalimanah, Selasa (23/12/2025). Ruas ini dikenal sebagai salah satu jalur penting yang menghubungkan wilayah Banyumas dan Purbalingga, sekaligus akses menuju kawasan wisata pegunungan.
“Dengan kondisi jalan seperti ini, warga bisa menikmati liburan di Jawa Tengah dengan nyaman,” ujar Taj Yasin di sela peninjauan. Ia menegaskan bahwa bersama Gubernur Ahmad Luthfi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen memastikan seluruh ruas jalan provinsi siap dilalui masyarakat, terutama saat momentum libur Natal dan Tahun Baru.
Menurutnya, jalan bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan penopang utama mobilitas, keselamatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kesiapan jalan menjadi prioritas, terlebih saat arus wisata dan silaturahmi keluarga meningkat.
Manfaat perbaikan jalan turut dirasakan langsung oleh masyarakat. Abdul, warga Banyumas yang sehari-hari melintas di jalur tersebut, mengaku kondisi jalan kini jauh lebih nyaman.
“Sekarang jalannya enak dilewati. Lalu lintas lancar, pasti berpengaruh ke aktivitas warga dan usaha juga,” tuturnya.
Di balik capaian 94,01 persen jalan mantap, terdapat kerja berlapis yang dilakukan sepanjang 2025. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) Jawa Tengah, Hanung Triyono, menjelaskan bahwa pihaknya menuntaskan 27 paket peningkatan jalan dengan total nilai Rp484,65 miliar. Selain itu, terdapat 52 paket rehabilitasi dan pemeliharaan jalan serta jembatan senilai Rp315,42 miliar yang dilaksanakan di berbagai wilayah.
“Total pembenahan jalan dan jembatan provinsi mencapai panjang 2.440,12 kilometer. Hingga triwulan keempat 2025, kondisi jalan provinsi sudah mencapai 94,01 persen mantap,” ujar Hanung, Jumat (26/12/2025).
Sejumlah ruas strategis menjadi prioritas, di antaranya Jalan Semarang–Godong yang berfungsi sebagai jalur alternatif ketika kawasan Kaligawe tergenang banjir. Selain itu, Jalan Brigjen Sudiarto di Kota Semarang, yang menjadi akses utama ke wilayah Mranggen dan Demak, juga telah selesai dibenahi.
“Paket peningkatan Semarang–Godong di wilayah Mranggen sudah selesai. Jalan Brigjen Sudiarto di dalam kota juga sudah rampung dan aman dilalui,” jelas Hanung.
Namun, Pemprov Jawa Tengah menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada penyelesaian proyek. Musim hujan menjadi tantangan tersendiri karena berpotensi menurunkan kualitas perkerasan jalan hingga 1–2 persen, terutama pada ruas lama. Untuk itu, DPU BMCK menyiagakan tim reaksi cepat di sembilan Balai Pengelolaan Jalan.
“Jika muncul lubang baru akibat hujan, kami targetkan penanganan maksimal 1 x 24 jam. Target jalan bebas lubang sesuai arahan gubernur terus kami jaga,” tambahnya.
Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, kesiapan jalan provinsi dinilai krusial. Jalur tengah Jawa Tengah dipastikan siap menjadi alternatif jalur nasional Pantura maupun jalan tol. Mulai dari Brebes–Bantarsari–Tegal–Slawi–Jatinegara, Pemalang–Randudongkal, hingga percabangan ke arah Belik–Purbalingga dan Sukorejo–Plantungan, seluruhnya dipastikan dalam kondisi layak dan aman dilalui.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebelumnya menegaskan bahwa infrastruktur dasar menjadi prioritas sejak awal masa kepemimpinannya.
“Pertama yang kami utamakan adalah infrastruktur dasar dan layanan dasar,” tegasnya.
Sepuluh bulan berjalan, jalan-jalan provinsi menjadi saksi arah kebijakan tersebut. Bagi masyarakat, jalan yang mulus bukan sekadar angka statistik, melainkan penghubung aktivitas harian, penggerak ekonomi lokal, dan bukti kehadiran negara hingga ke tingkat paling dekat dengan kehidupan warga.(*)
Komentar