Beritawonogiri.com [PONOROGO] – Suasana dini hari di Mapolres Ponorogo, Sabtu (8/11/2025), tampak penuh ketegangan. Sekitar pukul 02.00 WIB, rombongan lima mobil penyidik KPK bersama Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan empat orang lain yang turut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) bergerak meninggalkan area Mapolres Ponorogo. Mereka langsung menuju Bandara Yogyakarta untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta, menjalani pemeriksaan lanjutan kasus dugaan jual beli jabatan.
Kabar ini pertama kali mencuat di media sosial melalui unggahan akun Instagram ponorogo.update dan langsung menjadi perbincangan panas di kalangan masyarakat. Proses pemindahan para terperiksa dilakukan dengan penjagaan ketat aparat kepolisian dan KPK, memastikan tak ada pihak luar yang bisa mendekati lokasi.
Diketahui, Bupati Sugiri dan empat pejabat kabupaten lainnya sejak malam menjalani pemeriksaan maraton di Satreskrim Mapolres Ponorogo. Kasus yang menjerat mereka mengemuka usai OTT yang dilakukan KPK, diduga terkait praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo.
“Permintaan awak media untuk mendapatkan keterangan langsung dan visual proses pemindahan tidak dikabulkan pengamanan,” demikian keterangan dari unggahan ponorogo.update. KPK sendiri belum merilis rincian hasil pemeriksaan malam itu, sementara status hukum kelima orang tersebut masih dalam proses penetapan resmi di Jakarta.
Pemberangkatan ke Jakarta ini turut mengonfirmasi keseriusan KPK menangani kasus korupsi birokrasi, terutama yang menyentuh area strategis seperti mutasi dan promosi jabatan di pemerintah daerah. Dini hari itu, seluruh akses keluar-masuk Mapolres dijaga ketat dan area sekitar bebas dari kerumunan publik.
Sugiri Sancoko dan beberapa pejabat lain akan menjalani proses pemeriksaan, pembuktian barang bukti, dan klarifikasi mendalam oleh tim penyidik KPK. Masyarakat Ponorogo saat ini menanti update status hukum dan kepastian penanganan kasus ini, yang menjadi perhatian seluruh Jawa Timur.
Kasus OTT kali ini dinilai sebagai peringatan keras dan momentum evaluasi terhadap integritas aparatur birokrasi. Tidak hanya Ponorogo, seluruh pejabat daerah di Indonesia diingatkan untuk menjalankan roda pemerintahan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi.(*)
Komentar