Jateng Uji Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Pemuda

Program Menyasar Pemuda Keluarga Desil 1-4

BeritaWonogiri.com [SURAKARTA] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menguji model pengentasan kemiskinan Jateng dengan menjadikan pemuda dari keluarga miskin sebagai sasaran utama pemberdayaan. Model tersebut diluncurkan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mewakili Gubernur Ahmad Luthfi di Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, pada Rabu, 19 Agustus 2026.

Program tersebut dikemas melalui Pilot Project Desa/Kelurahan Mandiri Sejahtera Berbasis Pemberdayaan Pemuda. Pemuda sasaran tidak hanya diarahkan menerima bantuan, tetapi dipersiapkan agar memiliki keterampilan, usaha, dan penghasilan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Taj Yasin mengatakan, pilot project itu dirancang untuk menguji pemberdayaan pemuda sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan di tingkat desa dan kelurahan.

“Ini kolaborasi yang sangat baik, yaitu pengentasan kemiskinan. Enggak mungkin dikerjakan sendiri. Kita harus kerja kelompok,” katanya.

Program menyasar warga berusia 16-30 tahun yang berasal dari keluarga desil 1 hingga 4. Berdasarkan DTSEN Januari 2026, terdapat 3.493.309 pemuda di Jawa Tengah yang masuk kelompok tersebut.

Menurut Taj Yasin, pemuda menjadi bagian penting dalam pilot project karena memiliki kemampuan memperluas pasar usaha, termasuk melalui teknologi digital.

“Ekspansi ekonomi saat ini sudah tidak lagi ada di tokonya. Mereka sudah naik level,” katanya.

Pilot project dilaksanakan di delapan desa dan kelurahan. Lokasinya meliputi Kelurahan Semanggi, Nusukan, dan Mojosongo di Kota Surakarta; Desa Winduaji di Kabupaten Brebes; Desa Belik dan Mendelem di Kabupaten Pemalang; Desa Rejosari di Kabupaten Demak; serta Desa Ngawen di Kabupaten Blora.

Taj Yasin menegaskan, program tidak menggunakan pendekatan bantuan yang diberikan begitu saja. Setiap kelompok terlebih dahulu menjalani asesmen untuk mengetahui kebutuhan, pengalaman, dan potensi yang dimiliki.

“Bantuan ini tidak langsung diberikan. Kita asesmen dulu. Kebutuhannya apa? Kelompok tersebut sudah punya pengalaman apa? Kita berikan pelatihan dulu, kita berikan pendampingan dulu,” ujarnya.

Setelah asesmen, penerima mendapatkan pelatihan dan pendampingan sebelum menerima dukungan usaha. Pendekatan itu diharapkan membuat bantuan berkembang menjadi kegiatan produktif dan meningkatkan pendapatan penerima manfaat.

“Dengan harapan bantuan yang kita berikan ini tidak kurang tetapi bisa menaik, bisa bertambah,” katanya.

Taj Yasin juga meminta daerah pilot project memastikan program terus berjalan setelah bantuan disalurkan. Usaha, ternak, maupun kegiatan ekonomi yang diberikan harus dipantau dan dikawal.

“Ini harus dikawal betul, dipastikan betul,” tegasnya.

Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menyambut baik model pemberdayaan tersebut. Ia menilai pengentasan kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui bantuan, tetapi perlu membangun kemampuan dan kemandirian masyarakat.

“Kita semua ingin pemuda tidak hanya menjadi penerima manfaat tetapi menjadi pelaku pembangunan yang memiliki keterampilan, pekerjaan atau usaha, penghasilan dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” kata Astrid.

Untuk mendukung pilot project, Pemprov Jateng menyiapkan berbagai intervensi sesuai kebutuhan masyarakat. Dukungan ekonomi meliputi Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) Rp145 juta, bantuan modal KUBE Rp480 juta untuk 24 kelompok, serta UEP Rp240 juta.

Bank Jateng juga memberikan dukungan KUBE sekaligus pelatihan dasar pemuda senilai Rp600 juta. Pemberdayaan diperkuat pelatihan keterampilan melalui Mobile Training Unit (MTU) senilai Rp134,594 juta dan pelatihan Hetero Business Leap (HBL) Rp7,98 juta.

Selain itu, penerima manfaat memperoleh Kartu Zilenial untuk mengakses berbagai program pelatihan Pemprov Jateng.

Dukungan juga mencakup jaminan sosial, pendidikan, dan perbaikan kondisi dasar keluarga. Bantuan tersebut antara lain Kartu Jateng Ngopeni Rp105,6 juta, BLT DBHCHT Rp436,8 juta, BSM jenjang SMA, SMK, dan SLB Rp73 juta, RTLH Rp260 juta, jamban Rp675,22 juta, serta instalasi sambungan listrik Rp49,5 juta.

Ada pula bantuan benih ikan nila merah senilai Rp13,5 juta untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. (*)

Komentar