BeritaWonogiri.com [BANDUNG] – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan bahwa transformasi layanan pertanahan murah dan cepat merupakan kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda. Namun demikian, kecepatan layanan tersebut harus tetap mengedepankan prinsip prudent atau kehati-hatian agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Penegasan tersebut disampaikan Wamen Ossy saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Sabtu (24/01/2026). Ia menekankan bahwa masyarakat kini menaruh harapan besar pada pelayanan yang efisien, terjangkau, dan transparan.
“Masyarakat ingin berkasnya cepat selesai tapi tidak perlu mahal-mahal. Dua hal ini harus kita terjemahkan menjadi layanan yang murah, cepat, dan hasilnya juga prudent,” ujar Ossy Dermawan.
Dalam arahannya, Wamen Ossy mengingatkan bahwa kecepatan pelayanan tidak boleh mengorbankan kualitas dan akurasi administrasi pertanahan. Menurutnya, keseimbangan antara kecepatan dan kehati-hatian hanya bisa dicapai melalui perbaikan proses bisnis dan kerja sama seluruh lini organisasi.
Ia juga mengapresiasi kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang dinilai mampu menangani volume layanan besar tanpa menimbulkan tunggakan berlebihan.
Wamen Ossy menyebut capaian tersebut sebagai hasil kepemimpinan yang solid serta kerja keras seluruh jajaran. Namun, ia menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat organisasi berpuas diri.
“Tantangan ke depan akan semakin besar. Di tahun 2026 berkas akan bertambah lagi, sehingga manajemen pengurusan administrasi harus dimulai dari sekarang,” tegasnya.
Menurut Wamen Ossy, permohonan layanan pertanahan tidak akan berkurang, justru terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan harus mampu menemukan pola kerja paling efektif dan efisien.
“Pengurusan berkas tidak akan berkurang. Kita harus mencari pola paling efektif agar tugas bisa diselesaikan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Wamen Ossy menyoroti masih adanya proses bisnis pertanahan yang berbasis regulasi lama dan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Transformasi layanan dinilai menjadi keharusan, bukan pilihan.
Wamen Ossy menegaskan bahwa Kantor Pertanahan (Kantah) memiliki posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dari interaksi tersebut, Kantah dinilai paling memahami akar persoalan yang dihadapi pemohon layanan.
“Orang Kantah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan tahu sumber permasalahannya. Masukan dari Kantah sangat dibutuhkan oleh Kantor Pusat,” katanya.
Ia berharap komunikasi dua arah antara Kantah dan pusat dapat semakin diperkuat guna mempercepat reformasi layanan pertanahan nasional.
Menariknya, Wamen Ossy menyebut Kabupaten Bandung berpotensi menjadi laboratorium pelayanan pertanahan nasional. Hal ini didasarkan pada kemampuannya mengelola volume layanan besar dengan hasil yang relatif baik.
“Kenapa Kabupaten Bandung bisa lebih sukses? Apakah karena masyarakatnya sudah teredukasi, datang ke loket sudah tahu berkas apa saja. Ini yang harus kita gali,” ujarnya.
Menurutnya, praktik baik tersebut dapat direplikasi di daerah lain guna meningkatkan kualitas layanan BPN secara nasional.
Menutup arahannya, Wamen Ossy mengajak seluruh jajaran untuk membangun komunikasi yang sehat antara pimpinan dan pegawai, serta menjaga semangat kolektif demi memperbaiki citra Kementerian ATR/BPN di mata publik.
“Kalau spirit kita untuk nama baik BPN, kita tidak ingin BPN selalu jadi bahan kritik. Mari sama-sama angkat institusi ini ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.
Usai pengarahan, Wamen Ossy meninjau sejumlah fasilitas layanan di Kantah Kabupaten Bandung. Ia juga menyerahkan sertipikat tanah kepada masyarakat yang hadir sebagai simbol komitmen pemerintah dalam memberikan layanan pertanahan yang pasti dan berkeadilan. (Av)
Komentar