BeritaWonogiri.com [WONOGIRI] – Menyikapi potensi ancaman banjir, tanah longsor, dan angin kencang di puncak musim hujan 2025, Pemerintah Kabupaten Wonogiri menggelar Rapat Koordinasi Tim Satuan Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPBD). Rapat di Ruang Girimanik Setda, Rabu (3/12/2025), dihadiri sekitar 80 peserta dari Forkopimda, TNI/Polri, OPD, hingga relawan.
Rapat dimulai dengan pengumuman status resmi dari Kepala BPBD Wonogiri, Fuad Wahyu Pratama. Kabupaten Wonogiri menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi per 1 Desember 2025. Data BPBD mencatat, hingga akhir tahun, telah terjadi 78 tanah longsor, 40 banjir, dan 5 angin kencang di wilayahnya. “Longsor menjadi ancaman utama. Banyak wilayah menunjukkan pergerakan tanah. Edukasi dan deteksi dini menjadi kunci,” tegas Fuad.
Koordinasi lintas instansi dibutuhkan untuk respons yang cepat, terintegrasi, dan tepat sasaran saat bencana terjadi. Sekda Wonogiri, FX Pranata, mengapresiasi laporan akurat dari TNI/Polri yang membantu analisis situasi di lapangan.
Rakor melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan. Dari TNI, Pasiops Kodim 0728/Wonogiri Kapten Inf Sumarno menyatakan kesiapan personel dan alat untuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dari Polri, Kabag Ops Polres Kompol Agus Syamsudin melaporkan kesiapan Tim Penanggulangan Bencana dengan perahu, tenda, dan perlengkapan darurat.
Rapat digelar di Ruang Girimanik, Setda Wonogiri, pada Rabu pagi, 3 Desember 2025.
Kapolres Wonogiri, AKBP Wahyu Sulistyo, melalui Kasihumas AKP Anom Prabowo, menegaskan komitmen penuh. “Polri memiliki tugas pokok menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Saat bencana datang, respons cepat menjadi faktor penentu,” ungkapnya. Ia juga mengajak masyarakat waspada dan segera melaporkan tanda bahaya. “Kami mendukung sepenuhnya penguatan 25 Kecamatan Tangguh Bencana,” tutupnya.
Selain itu, masukan juga datang dari Kejaksaan (penanganan hoaks), RSUD (mekanisme pembiayaan korban), PMI (donor darah), dan perwakilan relawan. Rakor menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat mitigasi dan membentuk posko terpadu guna memastikan penanganan yang efektif. (*)
