BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung program pemerintah pusat untuk mencetak pekerja migran Indonesia profesional. Program ini dinilai penting untuk memastikan pekerja migran memiliki kompetensi, perlindungan, serta mampu menjadi duta investasi Indonesia di luar negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menerima audiensi Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/3/2026).
Menurut Ahmad Luthfi, Jawa Tengah memiliki ekosistem pendidikan vokasi dan pelatihan yang kuat untuk menyiapkan pekerja migran Indonesia profesional. Hal tersebut menjadi modal penting agar tenaga kerja asal Jawa Tengah mampu bersaing di pasar kerja internasional.
Ahmad Luthfi menjelaskan, Jawa Tengah merupakan salah satu kantong terbesar pekerja migran Indonesia. Data penempatan menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
Pada 2021 tercatat sebanyak 17.440 PMI asal Jawa Tengah bekerja di luar negeri. Jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 47.493 orang pada 2022, lalu naik lagi menjadi 64.566 orang pada 2023.
Pada 2024 jumlahnya mencapai 66.610 PMI, sedangkan pada 2025 tercatat 62.276 pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah bekerja di berbagai negara.
Daerah Penyumbang PMI Terbesar
Beberapa daerah yang menjadi penyumbang terbesar pekerja migran Indonesia di Jawa Tengah antara lain Kabupaten Cilacap, Kendal, Brebes, Pati, Grobogan, Banyumas, Sragen, dan Kebumen.
“Pekerja migran ini sebenarnya juga duta investasi kita di luar negeri. Jangan sampai mereka justru menjadi korban karena proses pemberangkatan yang tidak sesuai aturan,” kata Ahmad Luthfi.
Untuk mendukung program pekerja migran Indonesia profesional, Pemprov Jawa Tengah memaksimalkan berbagai fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.
Di provinsi ini terdapat banyak lembaga penyiapan tenaga kerja seperti Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah vokasi, SMK, hingga politeknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja migran.
Menurut Ahmad Luthfi, kesiapan pekerja migran tidak hanya terkait keterampilan kerja, tetapi juga kemampuan bahasa serta pemahaman budaya negara tujuan.
“Mulai dari kesiapan bahasa, pemahaman budaya negara tujuan, hingga keterampilan profesional harus disiapkan. Dengan begitu mereka benar-benar siap bekerja dan terlindungi,” ujarnya.
Ia menambahkan, banyak persoalan pekerja migran di luar negeri bermula dari proses keberangkatan yang tidak sesuai prosedur.
“Kalau ekosistemnya sudah tertata dengan baik sejak awal, maka perlindungan terhadap pekerja migran juga akan lebih kuat,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri P2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla menyampaikan bahwa kunjungannya ke Jawa Tengah bertujuan memetakan potensi sarana dan prasarana penyiapan calon pekerja migran.
Hal tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan sekitar 500.000 calon pekerja migran Indonesia yang akan ditempatkan di berbagai sektor profesional di luar negeri.
Menurut Dzulfikar, kapasitas lembaga pendidikan dan pelatihan di Jawa Tengah sangat besar. Jika dihitung secara keseluruhan, daya tampung BLK, sekolah vokasi, SMK hingga politeknik di provinsi ini mencapai sekitar 1,2 juta orang.
“Ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan bagi kami. Jawa Tengah sangat siap mendukung arahan Presiden,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian P2MI bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana membentuk tim percepatan untuk menyusun agenda strategis peningkatan kualitas serta perlindungan pekerja migran Indonesia. (*)
Komentar