BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah taktis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Di tengah tekanan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, Pemprov memilih untuk memperkuat sektor UMKM Jawa Tengah sebagai benteng utama pertahanan ekonomi. Langkah ini bertujuan agar roda ekonomi akar rumput tetap bergerak positif meskipun ada gejolak global.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan hal tersebut usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Senin, 8 Juni 2026. Menurutnya, pemerintah daerah terus menggenjot perluasan pasar, pendampingan usaha, hingga penguatan akses permodalan. Intervensi ini bergulir agar jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mampu bertahan sekaligus menaikkan skala bisnis mereka.
“UMKM di tempat kita harus naik kelas, dari UMKM mikro menjadi kecil, kemudian menengah, dan lain sebagainya,” ujar Ahmad Luthfi kepada awak media di Semarang, Senin, 8 Juni 2026.
Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa besarnya jumlah pelaku usaha di wilayahnya menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas domestik. Guna meredam dampak kenaikan harga bahan baku akibat fluktuasi mata uang, pemerintah memberikan stimulus konkret berupa modal kerja murah. Pemprov Jateng mengarahkan para pelaku usaha untuk memanfaatkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga rendah.
“Kemudian harus kita guide dengan cara memberi kemudahan akses modal. Permodalannya KUR 6 persen kita berikan kepada mereka,” kata Ahmad Luthfi menambahkan.
Selain urusan modal, Pemprov Jateng juga memperketat pendampingan teknis di lapangan. Dinas terkait fokus membenahi kualitas kemasan (packaging) serta mempertajam strategi pemasaran digital. Upaya ini berjalan agar produk lokal memiliki daya saing tinggi, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun menembus pasar ekspor.
Ahmad Luthfi menyebut sektor ini sebagai backbone atau tulang punggung perekonomian Jawa Tengah yang tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri tanpa arahan strategis. Peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi agenda rutin yang terus diprioritaskan oleh jajaran pemerintah provinsi.
Menghadapi dampak berantai dari pelemahan rupiah, Ahmad Luthfi menyadari bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan jika bergerak sendirian. Oleh karena itu, Pemprov Jateng langsung menggalang sinergi dengan berbagai otoritas keuangan dan lembaga perbankan untuk memitigasi risiko secara bersama-sama.
“Satu sisi memang kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus gandeng BI (Bank Indonesia), kemudian OJK (Otoritas Jasa Keuangan), kemudian bidang usaha, kemudian bank di tempat kita. Jadi bersama-sama untuk bisa menyelesaikan,” pungkas Ahmad Luthfi. (*)
Komentar