BeritaWonogiri.com (SEMARANG) – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi menghimbau para bupati dan walikota di wilayahnya tidak menyerahkan tanggungjawab tugas kepada bawahan.
Itu disampaikan Ahmad Luthfi pada acara Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Senin, 5 Mei 2025.
“Tugas dan wewenang pimpinan boleh-boleh saja diberikan bawahan termasuk wakil kepala daerah. Tapi tanggungjawab tidak bisa serta-merta diserahkan,” katanya, dikutip Humas Pemprov Jateng.
Menurut gubernur, pimpinan itu harus memberi dan bukan mengambil. Satu-satunya yang boleh diambil oleh seorang pimpinan dari bawahannya adalah tanggungjawab.
Lutfi juga meminta para pimpinan daerah memiliki ‘sense of crisis’ dan kekompakan dengan jajarannya serta tidak boleh jalan sendiri-sendiri.
“Bupatine siji mbangun ngalor, sijine ngidul. Pating pecotot rak karuan,” kata Ahmad Luthfi.
Dikatakan, kekompakan bupati/wali kota serta wakil menjadi modal menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah. Terlebih dalam penyusunan RPJMD, keduanya harus memiliki visi misi sama.
“Kalau cepat, jangan mendahului. Kalau tajam jangan melukai. Kalau berat, ya. . . diangkat bersama,” tandas Ahmad Luthfi.
Pada acara tersebut, gubernur juga menekankan, pemerintahan di Jateng adalah birokrasi yang melayani. Saat komunikasi di bawah, maka ia membolehkan dengan gaya bahasa lapangan dan terpenting bisa menyelesaikan masalah.
Di sisi lain, perihal keterbukaan publik, pemerintah harus ‘blakkotang’ atau terbuka dan bisa diakses publik.
Ahmad Luthfi menambahkan, sebelum Musrenbang Provinsi telah dilakukan Musrenbang di 7 karesidenan di Jateng. Musrenbang tersebut menjadi guidance atau pedoman pelaksanaan pembangunan.
Saat ini Gubernur dan 35 bupati/wali kota serta wakil telah sepakat dalam penyusunan RPJMD 2025-2029. Pada tahun 2025 ini, semua wilayah harus menggenjot infrastruktur jalan, pendidikan dan pangan.
Pada tahun 2026, para kepala daerah harus bahu membahu menjadikan Jateng meningkatkan stok pangan nasional sehingga status swasembada semakin terjaga. Pada tahun selanjutnya bakal digenjot sektor pariwisata.
Semua program yang dilaksanakan, tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jateng. Penurunan angka kemiskinan menjadi prioritas di 35 kabupaten/kota.
Untuk melaksanakannya, menurut Luthfi, semua wilayah harus berkolaborasi. Tak boleh ada ego sektoral karena satu wilayah bisa jadi bergantung dengan wilayah lain. Ia mencontohkan, kebutuhan air warga Kota Solo disuplai dari Kabupaten Klaten. Kemudian, kebutuhan pangan di Kota Semarang didukung beras dari wilayah Kendal dan sekitarnya. (Irfandi)
Komentar