BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Wacana pengubahan pola pengelolaan Trans Jateng menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mendapatkan lampu hijau sekaligus catatan penting dari Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Dalam pertemuan dengan jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Jateng, Jumat (21/11/2025), Luthfi menegaskan bahwa esensi Trans Jateng harus tetap pada pelayanan publik, bukan komersialisasi.
“Nafasnya transportasi umum (pemerintah) itu tidak boleh bisnis, karena itu kan pelayanan. Coba nanti pertimbangkan lagi. Prinsipnya saya setuju (Trans Jateng dijadikan BLUD), tapi ada positif-negatifnya,” kata Gubernur Luthfi di kantornya.
Arahan gubernur ini menjadi panduan utama bagi Dishub Jateng untuk mengkaji lebih dalam implikasi perubahan status tersebut. Skema BLUD seringkali memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan layaknya badan usaha, namun Gubernur Luthfi khawatir hal itu dapat menggeser misi utama Trans Jateng sebagai penyedia layanan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat.
Kendati demikian, gubernur mengakui adanya permintaan perluasan layanan dari beberapa daerah, seperti Batang dan Surakarta. Ia meminta agar Dishub tetap menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang dinilainya sudah baik selama ini.
Menindaklanjuti arahan gubernur, Kadishub Jateng Arif Djatmiko menyampaikan perkembangan positif Trans Jateng. “Tahun kemarin saja sudah ada 9,5 juta penumpang. Artinya masyarakat Jawa Tengah yang terlayani semakin banyak,” jelas Arif.
Dari 10 target pengembangan, saat ini sudah 40% wilayah yang tercover. Yang menjadi fokus ke depan bukanlah penambahan armada Trans Jateng secara masif, melainkan integrasi dengan sistem transportasi yang sudah ada. “Jadi, bukan menambah armada Trans Jateng, melainkan menggandeng layanan eksisting milik kabupaten/kota dan pedesaan agar terintegrasi dalam satu sistem,” tegas Arif.
Dishub Jateng telah menyusun peta jalan integrasi yang menargetkan pada 2027 seluruh jenjang transportasi sudah terhubung. Skema yang disiapkan memungkinkan penumpang angkutan kota dapat berpindah ke Trans Jateng di halte yang sama, atau penumpang antarkabupaten dapat melanjutkan perjalanan dengan angkutan pedesaan dari titik terintegrasi.
“Subregionalnya jalan, kotanya terhubung, kabupatennya terintegrasi, dan desa-desanya ikut tersambung,” ujar Arif memaparkan visi integrasi tersebut. Pendekatan ini diyakini akan memperluas jangkauan layanan tanpa harus membebani anggaran dengan pembelian bus baru.
Data yang dirilis Dishub menunjukkan kinerja solid Trans Jateng. Sejak diluncurkan 2017, telah beroperasi 7 koridor dengan 115 bus yang melayani 40% kabupaten/kota di Jateng.
Target jangka panjangnya adalah menambah 5 koridor baru pada periode 2026-2030, sehingga total menjadi 12 koridor. Dengan ekspansi ini, cakupan layanan diproyeksikan meningkat dari 40% menjadi 62,86% wilayah Jawa Tengah, menjangkau lebih banyak kecamatan dan desa. Keputusan final mengenai status BLUD akan menjadi penentu akselerasi menuju target tersebut. (*)
Komentar