BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Inflasi Jateng 2,83 persen (year on year/yoy) pada Januari 2026 menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 H. Di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengeluarkan ultimatum tegas agar tidak ada permainan harga maupun sumbatan distribusi pangan di lapangan.
Penegasan itu disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), TP2DD, dan Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah di Semarang, Rabu (11/2/2026).
“Menjelang Lebaran saya tidak mau ada kenaikan harga yang tidak terkendali. Tidak boleh ada sumbatan distribusi, tidak boleh ada permainan harga. BUMD harus hadir,” tegas Ahmad Luthfi.
Menurut Luthfi, lonjakan permintaan selama Ramadan dan Idulfitri berpotensi mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas strategis. Cabai, bawang merah, beras, dan minyak goreng disebut sebagai komoditas yang rawan memicu tekanan inflasi.
Ia meminta seluruh bupati dan wali kota memperketat pengawasan distribusi di wilayah masing-masing guna menjaga Inflasi Jateng 2,83 persen tetap terkendali.
Pemprov Jateng juga menginstruksikan pemasangan dashboard harga di pasar besar atau pasar induk yang diperbarui secara berkala. Transparansi harga dinilai mampu menutup celah praktik spekulasi.
“Dashboard harga harus ada di pasar dan terus di-update. Biar masyarakat tahu dan tidak ada ruang untuk permainan harga,” ujarnya.
Selain pengendalian jangka pendek, Pemprov menekankan pentingnya ketahanan pangan jangka panjang. Saat ini, sekitar 1,3 juta hektare lahan ditargetkan masuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Produksi pangan harus kita tingkatkan, teknologi pertanian harus kita dorong, dan lahan pertanian wajib kita pertahankan,” kata Luthfi.
Penguatan rantai pasok dinilai krusial agar daerah sentra produksi tidak mengalami kekurangan pasokan akibat distribusi yang tidak terkontrol.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Mohamad Noor Nugroho, menyatakan Inflasi Jateng 2,83 persen masih berada dalam rentang sasaran nasional. Secara bulanan, Januari 2026 bahkan mencatat deflasi 0,35 persen (mtm).
Deflasi terutama didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring masuknya masa panen dan normalisasi permintaan pasca-Nataru.
Meski demikian, BI mengingatkan risiko kenaikan harga selama HBKN tetap perlu diantisipasi. Secara historis, beras dan aneka cabai menjadi penyumbang inflasi utama saat Ramadan dan Idulfitri.
Sepanjang 2025, realisasi investasi Jawa Tengah mencapai Rp 88,50 triliun dengan penyerapan tenaga kerja 418.138 orang. Luthfi menyebut pembiayaan pembangunan dari APBN dan APBD hanya sekitar 11,9 persen, sehingga investasi menjadi tumpuan utama.
“Iklim investasi harus kita jaga. Tidak boleh ada premanisme, tidak boleh ada pungli. Perizinan harus cepat, mudah, dan transparan,” tegasnya.
Dengan penguatan pasokan, distribusi lancar, dan pengawasan harga, stabilitas Inflasi Jateng 2,83 persen diharapkan tetap terjaga hingga puncak Lebaran 2026. (*)
