BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Kolaborasi Pemprov Jateng ATR/BPN menjadi sorotan utama dalam pelepasan Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Tengah Lampri ke posisi baru di Jakarta. Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan sinergi ini tak boleh kendur meski terjadi pergantian pimpinan.
Acara pelepasan digelar di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Sabtu malam, 28 Februari 2026. Lampri kini dipercaya memimpin Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Tata Ruang Kementerian ATR/BPN. Posisinya di Jawa Tengah diisi Kartono Agustiyanto sebagai Pelaksana Tugas.
“Kolaborasi yang sudah lama terjalin ini harus ditetapkan dan ditingkatkan, terlepas ada atau tidaknya pergantian pimpinan BPN Jawa Tengah,” tegas Ahmad Luthfi.
Menurut Gubernur, kolaborasi Pemprov Jateng ATR/BPN memegang kunci kepastian hukum hak atas tanah hingga tingkat desa. Hal ini krusial bukan sekadar menyelesaikan konflik agraria, tetapi juga menjaga lahan pertanian produktif dari alih fungsi yang menggerus ketahanan pangan.
Selama setahun memimpin Kanwil ATR/BPN Jateng, Lampri menuntaskan berbagai persoalan pertanahan di kabupaten/kota. Fokus utama kolaborasi Pemprov Jateng ATR/BPN adalah penguatan perlindungan lahan sawah dilindungi (LSD).
“Penyakitnya adalah revitalisasi lahan. Ini sudah saya wanti-wanti betul agar tidak terjadi polemik di kemudian hari,” ujar Luthfi.
Sepanjang 2025, kolaborasi Pemprov Jateng ATR/BPN mewujudkan sertifikasi Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B) mencapai 240 bidang. Rinciannya, masing-masing 80 bidang di Blora, Wonosobo, dan Cilacap. Secara kumulatif 2023–2025, capaian menyentuh 5.331 bidang di 22 kabupaten.
Ahmad Luthfi menekankan kolaborasi Pemprov Jateng ATR/BPN harus memastikan kepastian hukum pertanahan mendukung investasi. Namun, ia menggarisbawahi investasi tidak boleh mengorbankan lahan sawah dilindungi.
“Saya menginginkan kepastian hukum terkait relokasi lahan di wilayah kita. ATR/BPN dan seluruh jajaran harus sering berdiskusi dengan bupati dan wali kota, sehingga kita tidak melanggar hukum,” katanya.
Kolaborasi Pemprov Jateng ATR/BPN diwujudkan melalui nota kesepakatan sinergitas penyelenggaraan urusan agraria dan Perjanjian Kerja Sama Sertifikasi LP2B. Untuk tertib administrasi, 2024–2025 tercatat 160 bidang diselesaikan termasuk pengadaan tanah untuk bendungan dan jalan tol.
Di sektor reforma agraria, kolaborasi Pemprov Jateng ATR/BPN 2025 meliputi redistribusi 1.050 bidang. Rinciannya 616 bidang di Cilacap dan 444 bidang di Brebes. Penataan akses reforma agraria (ARA) menyasar 3.700 kepala keluarga.
Lampri menyebut dukungan Pemprov dan Forkopimda mempercepat penyelesaian data pertanahan. Khususnya sertifikat tanah kelas KW 4, 5, dan 6 (KW 456) terbit 1961–1967 yang belum dilengkapi peta kadaster.
Selama setahun, lebih dari 2.000 bidang tanah KW 456 berhasil ditingkatkan kualitas datanya. Sertifikat ini rawan jadi sasaran mafia tanah karena minimnya detail pemetaan.
“Itu kebanggaan kami. Saya senang atas capaian untuk menekan KW 456 ini karena merupakan potensi masalah dan persoalan,” ujar Lampri.
Dengan penguatan perlindungan lahan sawah, percepatan sertifikasi, hingga pembenahan data lama, kolaborasi Pemprov Jateng ATR/BPN menegaskan komitmen bersama. Tanah tetap produktif, investasi tetap jalan, dan kepastian hukum tak boleh ditawar. (Zul)
