Koperasi Desa Merah Putih: Solusi Kesejahteraan atau Beban Baru untuk Kades

Ahmad Luthfi: KDMP Dorong Kesejahteraan Desa, Bukan Beban

Beritawonogiri.com [SEMARAN] – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menepis kekhawatiran kepala desa terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dianggap akan menjadi beban. Dalam audiensi dengan Pengurus DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Klaten di ruang kerjanya, Rabu (16/7/2025), Luthfi menegaskan bahwa KDMP dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

“Jangan percaya kalau KDMP itu beban. Justru ini untuk kesejahteraan desa. Koperasi ini fleksibel, bisa berupa apotek, sembako, simpan pinjam, pupuk, atau pos, sesuai potensi desa,” tegas Luthfi.KDMP merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto, dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Gubernur bertindak sebagai ketua dewan pengawas tingkat provinsi, sementara bupati/wali kota mengawasi di tingkat kabupaten/kota. Kepala desa juga akan dilibatkan sebagai pengawas untuk mendukung operasional koperasi.Peluncuran nasional KDMP oleh Presiden Prabowo akan digelar di Klaten pada 21 Juli 2025.

Persiapan intensif telah dilakukan, termasuk koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk pendampingan. “Setelah peluncuran, setiap desa akan punya prototipe kegiatan sesuai kebutuhan. Ini perintah Presiden, harus dijalankan dengan ikhlas,” ujar Luthfi.Ketua DPC PAPDESI Klaten, Joko Lasono, menyampaikan bahwa audiensi bertujuan memastikan kesiapan peluncuran KDMP dan meminta jaminan pendampingan hukum.

“Ada rumor bahwa kepala desa akan terbebani tanggung jawab hukum jika koperasi gagal. Kami butuh pendampingan dari aparat penegak hukum atau dinas terkait,” kata Joko, yang juga Kepala Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo.

Selain KDMP, Joko mengungkapkan masalah wabah hama tikus yang menyebabkan gagal panen di beberapa desa. “Gubernur merespons positif, dan kami akan terus berkoordinasi, termasuk untuk menangani hama tikus,” tambahnya.Luthfi menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung desa tanpa menambah beban. “Pemerintah tidak akan menyengsarakan rakyat. Kami jalankan program ini dengan loyalitas,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *