Beritawonogiri.com [SEMARANG] – Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD RI pada Jumat, 15 Agustus 2025, menyuntikkan semangat baru bagi Provinsi Jawa Tengah. Target ambisius Presiden untuk mencapai swasembada pangan dan kemiskinan ekstrem nol persen direspons positif oleh pimpinan Jateng. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sumanto, dan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, usai mengikuti sidang daring, menyatakan siap menjawab tantangan tersebut dengan kerja-kerja kolaboratif.
Menurut Sumanto, pidato Presiden Prabowo memberikan motivasi bagi daerah-daerah untuk semakin giat membangun. Poin utama yang digarisbawahi adalah target nol persen kemiskinan ekstrem. “Ini tantangan yang harus kita perjuangkan bersama. Tadi saya sudah bisik-bisik dengan Pak Gubernur, ini harus kita laksanakan karena mereka (masyarakat miskin) adalah warga negara yang punya kedudukan sama,” kata Sumanto, menegaskan komitmennya untuk berjuang bersama.
Gubernur Ahmad Luthfi, didampingi Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dan Sekda Jateng Sumarno, sepakat bahwa tugas ini bukan pekerjaan mudah, namun bisa diwujudkan. Dengan mengusung moto “bukan superman, tapi superteam”, ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi terkait, hingga pengusaha untuk berkolaborasi. “Indikator kemiskinan harus dikeroyok oleh seluruh pihak, mulai dari pendidikan, bantuan sosial, penyerapan tenaga kerja, kesehatan, dan lainnya,” jelas Ahmad Luthfi.
Upaya kolaboratif di Jawa Tengah sendiri sudah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Angka kemiskinan di provinsi ini berhasil turun dari 9,58% menjadi 9,48%. Bahkan, program graduasi atau “wisuda” masyarakat miskin ekstrem sudah dilakukan di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Brebes. Mereka yang diwisuda ini dinyatakan naik kelas dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. “Ini untuk memotivasi bahwa miskin itu bisa kita perangi,” tambah Gubernur.
Terkait swasembada pangan, Ahmad Luthfi memastikan bahwa Jawa Tengah siap berkontribusi. Seluruh infrastruktur pertanian ditargetkan selesai pada tahun 2025, sehingga bisa langsung menggenjot produksi pangan di tahun 2026. Ia juga menambahkan, Satgas Pangan akan terus melakukan penetrasi untuk memberantas kecurangan seperti beras oplos dan mengendalikan harga bahan pokok melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar.
