BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menerima penghargaan Rekor MURI untuk pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) terbanyak di satu provinsi, yakni sebanyak 8.563 pos di berbagai desa dan kelurahan. Penghargaan diserahkan kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, yang mewakili Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam acara Peresmian Pos Bantuan Hukum dan Pembukaan Pelatihan Paralegal di Gedung Ghradika Bakti Praja, Kota Semarang, pada Rabu (19/11/2025).
Tak hanya itu, Kementerian Hukum dan HAM RI juga memberikan penghargaan khusus kepada Gubernur Ahmad Luthfi atas dukungan nyata dalam pembentukan Posbankum di seluruh desa/kelurahan di Jawa Tengah.

Gus Yasin, sapaan akrab Wagub, menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan ini yang menjadi motivasi bagi Pemerintah Daerah untuk terus memberikan keadilan hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Ia menekankan bahwa Posbankum mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum secara dekat.
“Melalui Posbankum permasalahan masyarakat bisa ditangani lebih dekat. Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi dalam menjamin keadilan untuk warga dari tempat yang dekat, yaitu tingkat desa atau kelurahan,” kata Gus Yasin.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, memberikan apresiasi tinggi kepada Jawa Tengah yang dianggap dapat menjadi model bagi provinsi lain, khususnya dalam hal penyelesaian berbagai kasus melalui Posbankum.
Ia memuji program unggulan Jawa Tengah, yaitu Program Kecamatan Berdaya yang bersinergi dengan Posbankum dalam memberikan perlindungan hukum kepada kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. “Posbankum ini merupakan solusi keadilan awal bagi masyarakat, mengedepankan restorative justice,” ujarnya.
Duta Posbankum Indonesia, Sherly Tjoanda, juga mengungkapkan kekagumannya atas pencapaian Jawa Tengah yang telah merampungkan pendirian Posbankum di 100% desa/kelurahan di provinsi ini. Ia meyakini Posbankum akan menjadi gerbang utama akses keadilan di tingkat terendah masyarakat.
“Posbankum adalah jembatan bagi masalah dan solusi yang dihadapi masyarakat di level terbawah, sekaligus berfungsi memulihkan hubungan sosial dan kekeluargaan, serta memastikan warga yang lemah terlindungi,” jelas Sherly, yang juga Gubernur Maluku Utara.
Dalam perannya sebagai Duta Posbankum di Jateng, Sherly telah melakukan kunjungan kerja di beberapa wilayah dan memberikan apresiasi atas pelaksanaan program yang progresif ini.
Ia menegaskan keadilan merupakan hak asasi setiap warga Indonesia dan berharap program ini terus menjadi nyala keadilan yang dijaga bersama. (*)






