BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Isu yang menyebut longsor Gunung Slamet akibat aktivitas pertambangan akhirnya terjawab. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa longsor Gunung Slamet bukan akibat tambang, melainkan dipicu murni oleh faktor alam, terutama curah hujan ekstrem berkepanjangan yang melanda wilayah lereng gunung tersebut.
Kepastian ini disampaikan setelah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah melakukan tinjauan lapangan langsung serta kajian teknis mendalam di sejumlah titik terdampak longsor, khususnya di Kabupaten Pemalang dan Purbalingga. Hasilnya, tidak ditemukan keterkaitan antara peristiwa longsor dengan kegiatan pertambangan.
Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah, Agus Sugiharto, menegaskan bahwa penyebab utama longsor adalah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang yang terjadi secara berturut-turut dalam beberapa hari terakhir.
“Longsoran terjadi pada lereng-lereng terjal di tubuh Gunung Slamet akibat hujan ekstrem. Tanah menjadi jenuh air sehingga kestabilan lereng menurun. Ini murni faktor alam,” ujar Agus di Semarang, Rabu (28/1/2026).
Penegasan tersebut sekaligus membantah spekulasi yang berkembang di masyarakat terkait dugaan aktivitas tambang sebagai pemicu bencana.
Menurut Agus, wilayah lereng Gunung Slamet memiliki karakteristik tanah berporositas tinggi yang mudah menyerap air. Saat hujan deras terjadi terus-menerus, tanah akan mencapai titik jenuh sehingga tidak mampu lagi menahan beban.
Kondisi tersebut diperparah oleh kemiringan lereng yang curam, yang membuat potensi pergerakan tanah semakin besar. Selain itu, faktor litologi atau jenis batuan yang mudah lapuk juga berperan dalam mempercepat terjadinya longsor.
“Ketika tanah jenuh air, lalu berada di lereng curam dengan batuan yang mudah lapuk, risiko longsor menjadi sangat tinggi dan sulit dihindari,” jelasnya.
Menjawab isu yang mengaitkan bencana dengan pertambangan, Agus menegaskan bahwa tidak ada aktivitas tambang di tubuh Gunung Slamet. Seluruh lokasi pertambangan berada di kaki gunung, dengan elevasi ratusan meter lebih rendah dari titik mahkota longsoran.
“Lokasi tambang berada jauh dari titik longsor. Tidak ada pertambangan yang masuk ke tubuh Gunung Slamet,” tegas Agus.
Pernyataan ini sekaligus memperkuat kesimpulan bahwa longsor Gunung Slamet bukan akibat tambang, melainkan fenomena geologi yang dipicu kondisi cuaca ekstrem.
Sebagai langkah mitigasi, Dinas ESDM Jawa Tengah secara rutin menyampaikan informasi potensi gerakan tanah kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, khususnya selama musim penghujan.
Informasi tersebut disusun melalui overlay peta rawan longsor dengan data prakiraan cuaca dan curah hujan dari BMKG.
Setiap bulan, ESDM Jateng merilis peta potensi gerakan tanah yang dilengkapi tabulasi curah hujan serta tingkat kerawanan, mulai dari rendah hingga tinggi.
“Peta ini kami sebarkan sebagai sistem peringatan dini agar pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan,” terang Agus.
Dengan pendekatan ini, daerah rawan diharapkan dapat melakukan langkah antisipatif, termasuk kesiapsiagaan warga saat hujan lebat terjadi.
Meski longsor Gunung Slamet dipastikan bukan akibat tambang, penataan dan pengawasan pertambangan tetap menjadi prioritas Pemprov Jawa Tengah. ESDM Jateng secara aktif memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha tambang agar mematuhi ketentuan administratif, teknis, serta prinsip good mining practice dan kaidah lingkungan hidup.
Agus menegaskan, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap perusahaan tambang yang melanggar aturan.
“Jika setelah dibina dan diawasi masih tidak patuh, maka akan ditertibkan. Bisa berupa penghentian sementara, permanen, hingga pencabutan izin,” katanya.
Sebagai contoh konkret, Dinas ESDM Jawa Tengah telah mengusulkan pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT Dinar Batu Agung kepada Kementerian Investasi/BKPM melalui DPMPTSP.
Usulan tersebut diajukan karena perusahaan dinilai tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan hasil evaluasi lintas instansi, sesuai ketentuan PP Nomor 96 Tahun 2021.
Pemprov Jawa Tengah berharap, melalui penyampaian informasi yang transparan, masyarakat semakin memahami bahwa longsor merupakan fenomena alam yang bisa diprediksi dan diantisipasi.
Sosialisasi terus dilakukan, terutama imbauan kepada warga di wilayah rawan agar meningkatkan kewaspadaan saat hujan lebat dengan intensitas tinggi dan durasi panjang.
“Kami memberi perhatian serius kepada warga terdampak dan akan terus memperkuat langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko bencana di Jawa Tengah,” pungkas Agus. (*)
Komentar