BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan penegasan kuat pada peringatan Hari Otonomi Daerah (HOD) ke-30 mengenai arah baru birokrasi. Ia menginstruksikan agar seluruh jajaran pemerintahan memastikan pelayanan publik berdampak nyata bagi masyarakat dan tidak hanya berhenti pada aspek administratif belaka.
Pernyataan tersebut disampaikan usai upacara peringatan HOD ke-30 tingkat Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Gubernur, Senin (27/4/2026). Menurutnya, otonomi daerah harus menjadi instrumen utama dalam menjawab kebutuhan riil warga melalui kebijakan yang tepat guna.
Momentum Transformasi Birokrasi di Jawa Tengah
Dalam amanatnya, Ahmad Luthfi menekankan bahwa otonomi daerah adalah ruang bagi daerah untuk berinovasi tanpa meninggalkan koordinasi dengan pusat. Ia berharap ASN memahami peran mereka sebagai pelayan, sehingga setiap regulasi yang lahir benar-benar menyentuh aspek manfaat bagi orang banyak.
Sinergi Perencanaan dan Kemandirian Ekonomi Daerah
Lebih lanjut, gubernur menyoroti pentingnya konsep collaborative government. Sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota harus terjalin sejak tahap perencanaan hingga penganggaran melalui mekanisme Musrenbang yang bersifat bottom-up.
Menghapus Ego Sektoral dan Kesenjangan Wilayah
Tantangan ketimpangan antara wilayah Pantai Selatan (Pansela) dan Pantai Utara (Pantura) turut menjadi perhatian serius. Ahmad Luthfi meminta setiap daerah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru atau hub ekonomi di wilayah aglomerasi seperti Solo Raya, Pekalongan Raya, dan Semarang Raya.
“Tidak boleh ada ego sektoral. Kita harus mendorong kemandirian dan menciptakan pertumbuhan baru di setiap wilayah sesuai potensinya,” tegas Ahmad Luthfi di hadapan para kepala daerah dan Forkopimda.
Efisiensi Anggaran untuk Kesejahteraan Masyarakat
Efisiensi anggaran menjadi poin krusial yang digarisbawahi oleh gubernur. Ia mengingatkan agar setiap program kerja benar-benar didesain secara presisi guna menghindari pemborosan yang tidak perlu. Pengalokasian dana harus difokuskan pada kegiatan yang memberikan hasil konkret.
“ASN pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Maka pelayanan publik berdampak nyata harus menjadi orientasi utama birokrasi saat ini,” ujarnya. Semangat ini selaras dengan tema peringatan tahun ini, yaitu “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”.
Daftar Kabupaten/Kota Penerima Penghargaan LPPD dan SPM
Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, Pemprov Jawa Tengah menyerahkan penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2026.
Untuk kategori LPPD Kabupaten, penghargaan diraih oleh Kabupaten Klaten, Sragen, dan Wonogiri. Sementara untuk kategori kota, penghargaan diberikan kepada Kota Surakarta dan Kota Salatiga. Pada kategori SPM, Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Kebumen berhasil menunjukkan performa terbaik bersama Kota Magelang dan Kota Semarang.
Acara ini dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, pimpinan BUMD, serta jajaran kepala daerah se-Jawa Tengah yang berkomitmen memperkuat sinergi demi kemajuan provinsi. (*)
