BeritaWonogiri.com [UNGARAN] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan pendampingan pekerja SGS dilakukan menyusul pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan pekerja PT SGS (Sumber Graha Sejahtera), Kabupaten Semarang. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi sekaligus mengupayakan peluang mereka kembali memperoleh pekerjaan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, Pemprov Jateng akan mengawal pemenuhan hak pekerja dari perusahaan yang mengalami persoalan hingga tidak mampu memenuhi kewajibannya.
“Yang jelas, ketika ada permasalahan, dan ini permasalahan tidak pertama kali, kami melakukan pendampingan-pendampingan hak-hak para buruh,” kata Taj Yasin seusai mengikuti rapat paripurna DPRD Jawa Tengah, Kamis, 3 September 2026.
Menurut Taj Yasin, pemerintah tidak hanya memberikan pendampingan terkait hak-hak pekerja. Pemprov Jateng juga menyiapkan langkah agar para pekerja PT SGS yang terdampak PHK dapat masuk ke perusahaan lain yang membutuhkan tenaga kerja.
“Kami juga selain itu memberikan pendampingan kepada para karyawan yang kena PHK. Kita kawal untuk masuk ke perusahaan-perusahaan yang lain,” ujarnya.
Taj Yasin mengatakan, langkah penyaluran pekerja terdampak PHK tersebut masih dalam tahap pendalaman dan koordinasi. Ia menilai pengalaman kerja yang dimiliki para pekerja PT SGS dapat menjadi modal untuk memperoleh pekerjaan kembali.
“Saat ini kita dalami. Tunggu saja, semoga tidak lama. Karena mereka ini karyawan yang sudah punya pengalaman kerja. Saya rasa perusahaan yang lain juga membutuhkan,” katanya.
Pemprov Jateng selanjutnya akan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Upaya tersebut diarahkan agar pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap memiliki peluang untuk kembali bekerja.
Pendampingan pekerja SGS juga akan dikaitkan dengan perkembangan investasi di Jawa Tengah. Taj Yasin menyebut investasi di Jawa Tengah saat ini mengalami peningkatan.
Menurut Taj Yasin, perkembangan investasi tersebut akan menjadi salah satu hal yang dikoordinasikan Pemprov Jateng dengan perusahaan-perusahaan baru maupun perusahaan yang sedang melakukan pengembangan usaha.
“Apalagi kemarin disampaikan Pak Gubernur juga investasi di Jawa Tengah saat ini naik. Nah, ini yang kita koordinasikan dengan perusahaan-perusahaan yang baru,” ujar Taj Yasin.
Selain mengupayakan peluang kerja baru, Pemprov Jateng menegaskan kewajiban perusahaan terhadap pekerja yang terkena PHK tetap harus dipenuhi.
“Itu kan kewajiban,” tegasnya.
Pemprov Jateng akan terus mengawal persoalan tersebut agar para pekerja mendapatkan pendampingan terkait hak-haknya. Pemerintah juga berupaya membuka peluang bagi pekerja terdampak PHK untuk kembali mendapatkan pekerjaan melalui koordinasi dengan perusahaan lain. (*)
Komentar