BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Kondisi krisis tengah menghantui sektor perikanan tangkap di pesisir utara Jawa Tengah. Lonjakan harga solar industri yang kini menyentuh angka Rp30 ribu per liter membuat nasib nelayan Jateng, khususnya pemilik kapal di atas 30 Gross Ton (GT), berada di ujung tanduk. Menyikapi situasi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berkomitmen mengawal langsung aspirasi para nelayan untuk mendapatkan skema khusus BBM dari pemerintah pusat.
Kenaikan harga yang semula di kisaran Rp13 ribu hingga Rp15 ribu per liter, kini melonjak tajam hingga dua kali lipat. Dampaknya, ribuan kapal nelayan terancam berhenti beroperasi karena biaya operasional yang tidak lagi sebanding dengan hasil tangkapan.
“Sudah kita terima aspirasi nelayan di Jawa Tengah. Kapal di atas 30 GT ini menggunakan BBM nonsubsidi, dan sekarang harganya hampir Rp30 ribu. Itu tentu sangat berat bagi mereka,” ujar Ahmad Luthfi usai menerima audiensi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah di Kantor Gubernur, Jumat (8/5/2026).
Upayakan Relaksasi ke Kementerian Terkait
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak akan tinggal diam. Pihaknya segera bersurat dan berkoordinasi dengan lintas kementerian, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, hingga Kementerian Keuangan.
Langkah ini diambil agar kapal perikanan besar tetap mendapatkan relaksasi atau harga khusus di tengah ketidakpastian harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Gubernur menilai, jika nelayan berhenti melaut, maka stabilitas ekonomi kawasan akan ikut terguncang.
“Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas. Produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi terdampak, dan ekosistem ekonomi pelabuhan ikut terganggu,” tegasnya.
Anjloknya Keuntungan Nelayan Hingga 94 Persen
Berdasarkan data audiensi, kondisi ini telah menyebabkan penurunan keuntungan bersih yang sangat drastis. Kapal purse seine di wilayah tangkap WPP NRI 718 dengan trip delapan bulan, misalnya, mencatatkan penurunan laba dari Rp1,27 miliar menjadi hanya Rp66 juta, atau anjlok lebih dari 94 persen.
Ketua HNSI Jawa Tengah, Riswanto, menyebutkan bahwa di Juwana saja terdapat sekitar 1.600 kapal ukuran di atas 30 GT yang kini mayoritas “diikat” di pelabuhan. “Banyak kapal tidak mampu membeli BBM nonsubsidi dengan harga keekonomian industri. Kami sangat mengapresiasi langkah Pak Gubernur yang bersedia memfasilitasi pendampingan ini sampai tuntas,” ungkap Riswanto.
Dialog Solutif di Kawasan Juwana
Sebagai langkah konkret lanjutan, Ahmad Luthfi berencana melakukan kunjungan kerja ke Juwana untuk berdialog langsung dengan pedagang ikan dan pelaku usaha perikanan. Hal ini dilakukan untuk mencari solusi jangka pendek agar rantai pasok ikan nasional tetap terjaga.
Gubernur memastikan bahwa kepentingan nelayan merupakan prioritas pembangunan ekonomi kerakyatan. “Saya bertanggung jawab mengusahakan agar suara panjenengan semua didengar oleh pusat. Kita dorong bersama-sama agar aktivitas melaut kembali normal,” pungkasnya. (*)
Komentar