Beritawonogiri.com [PURWOREJO] – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dengan tegas meminta Bupati Pati Sudewo mengkaji ulang kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen yang memicu gelombang protes warga. Dalam pernyataannya di sela acara pencanangan GEMAPATAS di Desa Candingasinan, Purworejo, pada Kamis (7/8/2025), Luthfi menekankan bahwa kebijakan pajak tidak boleh membebani masyarakat.
Ia memberikan tiga instruksi: lakukan kajian komprehensif dengan melibatkan pihak ketiga seperti universitas, sesuaikan kenaikan dengan kemampuan masyarakat, dan pastikan hasil kajian tidak membebani perekonomian warga.“Kenaikan pajak boleh saja, tapi prinsipnya tidak boleh membebani dan harus sesuai dengan kemampuan masyarakat Pati. Lakukan kajian yang komprehensif,” ujar Luthfi.
Ia menyoroti minimnya sosialisasi sebagai pemicu gejolak, termasuk rencana demonstrasi warga pada 13 Agustus 2025. Luthfi meminta Bupati Sudewo segera membuka ruang dialog publik untuk menyerap aspirasi masyarakat, agar kebijakan yang diambil menjadi solusi yang menguntungkan semua pihak. Langkah ini, menurutnya, penting untuk menjaga kondusivitas dan harmoni sosial di Pati, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kebijakan kenaikan PBB-P2 yang diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2025 telah memicu ketegangan, termasuk insiden antara warga dan Satpol PP saat penggalangan donasi untuk demonstrasi. Warga, yang tergabung dalam “Masyarakat Pati Bersatu,” merasa terbebani, terutama karena sektor pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung ekonomi lokal kurang mendapat perhatian. “Ini seperti pemerasan kepada rakyat kecil,” ujar Bambang, seorang warga dari Desa Porangparing, Pati, menyoroti kurangnya alternatif pendapatan daerah seperti pariwisata.
Luthfi menegaskan bahwa revisi kebijakan harus segera dilakukan agar masyarakat tidak was-was. Bupati Sudewo, yang sebelumnya bersikukuh dengan kebijakan tersebut karena PBB Pati tidak naik selama 14 tahun, akhirnya meminta maaf atas polemik ini. Ia berjanji meninjau ulang kenaikan tersebut dan menegaskan tidak bermaksud menantang warga, meskipun pernyataannya soal “50.000 demonstran” sempat viral di media sosial. “Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami ingin aspirasi murni, bukan ditunggangi,” ujar Sudewo. Luthfi menambahkan bahwa koordinasi dengan pihak ketiga dan pengiriman kajian ke Pemprov Jateng akan memastikan kenaikan PBB wajar dan tidak merugikan rakyat.
Polemik ini menjadi pengingat akan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat. Luthfi berharap dialog yang massif dapat mencegah demonstrasi berkepanjangan yang berpotensi mengganggu persatuan di Pati. “Kasihan masyarakat kalau dipaksakan naik. Sosialisasi harus dilakukan dengan tepat agar dipahami,” tutup Luthfi.
Dengan semangat gotong royong, Gubernur mengajak semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, untuk mencari solusi yang berpihak pada rakyat, memastikan pembangunan daerah tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan warga Pati menjelang HUT ke-80 RI.
