BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Isu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi OTT KPK sempat menggemparkan publik setelah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menyebut namanya dalam pernyataan pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT). Namun, klaim tersebut langsung dibantah keras oleh Ahmad Luthfi maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ahmad Luthfi membenarkan pertemuan dengan Fadia Arafiq pada Senin (3/3/2025) malam. Namun, ia menegaskan bahwa pertemuan itu bukan pertemuan privat melainkan koordinasi resmi.
“Senin malam itu saya ada acara buka bersama teman-teman Anshor. Setelah itu Bupati Pekalongan, Bupati Tegal, dan Wakil Bupati Purbalingga laporan progres MBG,” ujar Ahmad Luthfi, Rabu (4/3/2025).
Pertemuan yang dijadikan dasar isu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi OTT KPK itu dihadiri beberapa pejabat. Selain Fadia Arafiq, hadir Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga.
Mereka membahas progres Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah masing-masing. Rakor MBG di Pemprov Jateng sendiri dijadwalkan Selasa siang dengan dihadiri Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mendikdasmen, Menteri PPPA, dan Kepala BGN.
Fadia Arafiq dalam pertemuan itu juga menyampaikan izin tidak dapat mengikuti rakor karena agenda lain.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membantah anggapan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi OTT KPK bersama Fadia.
“Selama kami di Posko, tidak ada informasi itu. Di posko itu kami komunikasi terus dengan petugas yang di lapangan,” tegas Asep dalam konferensi pers.
Pernyataan ini sekaligus menepis dugaan yang beredar di media sosial bahwa Ahmad Luthfi ikut tertangkap dalam operasi yang menjerat Fadia.
Ahmad Luthfi mengaku baru mengetahui Fadia terkena OTT dari berita Selasa pagi. “Saya malah baru tahunya pas Selasa pagi dari media,” katanya.
Kejadian ini dijadikan pembelajaran penting bagi seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah. Ahmad Luthfi menekankan bahwa kejadian ini menjadi peringatan keras bagi ASN.
Pemprov Jateng telah bekerja sama dengan Korsupgah KPK memberikan pengarahan kepada kepala daerah dan anggota DPRD. Langkah preemtif ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi.
“Ikan busuk itu berawal dari kepalanya,” ujar Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya integritas kepala daerah sebagai suri tauladan.
Ahmad Luthfi juga berpesan agar kepala daerah tidak bergaya hidup hedon dan flexing harta maupun aset. Menurutnya, pejabat publik wajib menciptakan birokrasi yang sehat, bersih, dan sesuai rule of law. (Zul)
