BeritaWonogiri.com (JAKARTA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan komitmennya menuntaskan sertipikasi tanah wakaf yang belum terdaftar.
Upaya sertipikasi akan terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga keagamaan seperti Dewan Masjid Indonesia (DMI).
“Kami bertekad dalam lima tahun ini minimal 90% dari tanah wakaf yang belum terdaftar bisa kita tuntaskan,” ujar Nusron usai menandatangani Nota Kesepahaman/MoU antara Kementerian ATR/BPN dan DMI, di Tavia Heritage Hotel, Jakarta, Sabtu 17 Mei 2025.
Berdasarkan data Kementerian Agama, tercatat 561.909 bidang tanah wakaf, namun baru 267.994 bidang yang telah terdaftar dengan total luas 25.874 hektare.
Artinya, baru sekitar 47,6% tanah wakaf yang tersertipikasi. Sementara itu, untuk tahun 2025, jumlah tanah wakaf yang sudah disertipikasi sebanyak 2.411 bidang.
Menteri Nusron menjelaskan, sejak 1 Maret 2025, Kementerian ATR/BPN membuka loket khusus pelayanan sertipikasi tanah wakaf, yayasan, dan organisasi masyarakat lainnya. Kebijakan itu untuk mempercepat proses administrasi yang selama ini dinilai cukup panjang.
“Setiap tahun kami mengeluarkan sekitar 7 juta sertipikat, termasuk PTSL. Oleh karena itu tanah wakaf kami butuh percepatan agar prosesnya tidak mengalami antrean panjang,” jelas Nusron.
Penandatanganan MoU menjadi bagian sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan DMI dalam pelaksanaan pendaftaran tanah serta pemberian asistensi pencegahan dan penanganan masalah pertanahan atas aset yang dimiliki DMI.
Ketua Umum DMI, M. Jusuf Kalla, dalam kesempatan yang sama menyampaikan, program sertipikasi tanah wakaf merupakan fokus utama DMI pada periode 2024–2025. Menurutnya, sertipikasi adalah hal penting untuk menghindari potensi terjadinya konflik.
“Di masjid jarang terjadi konflik, namun di sekolah banyak terjadi sengketa antara keturunan pewakif. Kami tidak ingin hal ini terjadi di masjid-masjid,” ungkap Jusuf Kalla.
Hadir pula dalam acara ini, Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016–2022, Sofyan A. Djalil; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti; Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli; para anggota DMI dari seluruh Indonesia; serta perwakilan dari berbagai lembaga dan organisasi keagamaan. (Irfandy*/MW/FA)
