Gus Yasin Pastikan Pemprov Jateng Tidak Kirim Anak Nakal ke Barak Militer

Wagub : Paling utama bagi pelajar adalah ketertiban dan kedisiplinan.

BeritaWonogiri.com (SEMARANG) – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) memastikan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak akan menerapkan penegakan disiplin anak-anak nakal untuk dikirim ke barak militer sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Jawa Barat.

Gus Yasin sepakat kedisiplinan wajib diterapkan. Namun tidak harus dilakukan dengan memasukkan pelajar ke barak militer.

“Kita bukan negara yang siap (akan) perang kok. Kita sudah tahu kedisplinan itu wajib. Di Jawa Tengah punya sekolah yang bekerja sama dengan militer dan mereka dilatih di sekolah,” kata Wagub usai memimpin Apel Kesiapsiagaan Satpol PP, Satuan Linmas, dan Satuan Damkar Tingkat Jareng, di Halaman Kantor Gubernur Kamis, 15 Mei 2025.

Wagub menegaskan, paling utama bagi pelajar adalah ketertiban, kedisiplinan, dan paham bahwa mereka usia untuk belajar. Menurut dia, setiap daerah memiliki permasalahan sendiri – sendiri, tidak sama satu sama lain. Jateng pun mempunyai keakraban yang berbeda dengan masyarakat Jawa Timur ataupun Jawa Barat.

“Saya berharap tidak ada pembandingan-pembandingan, sama-sama menjalankan tugas yang tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pernyataan Wagub ini menjawab pertanyaan masyarakat terkait pelajar nakal dimasukkan barak militer sebagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya ramai diberitakan, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi membuat kebijakan anak nakal dikirim ke barak Militer. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra.

Komnas HAM dan aktivis pendidikan menilai Dedi tidak tepat karena melanggar UU hak anak. Anak nakal bukan dikirim ke barak tetapi harus dididik di sekolah dan orang tuanya. Kebijakan ini juga dianggap program putus asa karena tidak punya cara mendidik yang benar.

Di sisi lain banyak juga yang setuju karena diharapkan anak bisa berubah. Pendidikan tegas ala Militer mampu merubah karakter anak yang sudah tidak bisa dibina oleh orang tuanya.

Bahkan Menteri HAM RI Natalius Pigai mengapresiasi program ini. Jika bagus bukan tidak mungkin diadopsi oleh pemerintah pusat untuk menangani anak-anak yang bermasalah. (Irfandy*)

Komentar