Beritawonogiri.com [SEMARANG] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kerja sama strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk mendukung program Integrasi Satu Data Indonesia. Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung Gardhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jumat, 4 Juli 2025.
Kerja sama ini menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu dari 7-8 provinsi pilot project integrasi data BPS RI. Fokus utama kolaborasi adalah penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya pada tiga variabel kunci: data investasi, industri manufaktur, dan pertanian.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya data akurat sebagai landasan kebijakan publik. “Data adalah elemen krusial untuk menentukan arah pembangunan. Kolaborasi ini akan kami jabarkan hingga ke kabupaten/kota untuk memastikan kebijakan berbasis fakta,” ujarnya. Ia juga menyoroti bahwa data investasi, industri, dan pertanian dapat menggali potensi Jawa Tengah secara maksimal.
Luthfi menambahkan, kerja sama ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri untuk mengembangkan data perkembangan ekonomi wilayah, dengan Jawa Tengah menjadi provinsi percontohan. Kolaborasi melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha, dengan jaminan kerahasiaan data dari BPS.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa MoU ini adalah yang pertama antara BPS RI dan Pemprov Jateng. Ia mengapresiasi komitmen Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas data statistik. “Data yang baik menghasilkan kebijakan yang tepat. Jika diagnosisnya akurat, solusinya tidak akan salah,” katanya.
Amalia menekankan peran strategis Jawa Tengah dalam perekonomian nasional, yang menyumbang 9% PDB nasional, dengan sepertiga ekonominya ditopang industri manufaktur dan 14% dari sektor pertanian. “Kami targetkan pencatatan data investasi, industri, dan pertanian yang lebih baik sebagai langkah awal,” ungkapnya.
Kolaborasi ini juga menjadi fondasi penting menjelang Sensus Ekonomi 2026, yang akan memetakan aktivitas ekonomi secara menyeluruh di Indonesia, bukan hanya berdasarkan sampel. “Sensus ini akan dipayungi oleh MoU ini, memastikan data Jawa Tengah akurat dan komprehensif,” tambah Amalia.
BPS berkomitmen untuk terus meningkatkan akurasi dan kualitas pencatatan data, dengan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan data sesuai realitas lapangan. Kerja sama ini diharapkan menjadi model bagi provinsi lain dalam mendukung pembangunan berbasis data.(*)
Komentar