BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menegaskan bahwa konsep pertahanan negara tidak hanya terbatas pada aspek militer. Ancaman non-militer yang bersifat multidimensi, termasuk bencana alam, dinilai justru lebih nyata dan berdampak luas bagi masyarakat.
Hal ini mengemuka dalam Audiensi Tim Sosialisasi DPN dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kamis (27/11/2025). Pertemuan dipimpin Deputi Geostrategi DPN, Mayjend TNI Ari Yuliyanto, dan diterima Sekda Jateng Sumarno.
Ari Yuliyanto menjelaskan, Jawa Tengah menjadi salah satu daerah prioritas sosialisasi kebijakan ketahanan negara. Menurutnya, potensi ancaman di Jateng lebih banyak mengarah pada ancaman nir militer.
“Bencana alam sangat menonjol di Jawa Tengah,” jelas Ari. Selain bencana, ancaman serius lainnya mencakup penyalahgunaan teknologi informasi, LGBT, narkoba, dan perdagangan manusia.
Bencana dinilai sebagai ancaman pertahanan non-militer karena meski tidak menggunakan senjata militer, dampaknya dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.
DPN akan melakukan sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara di Jawa Tengah yang melibatkan TNI, Polri, dan Pemda. Harapannya, kebijakan ini dapat memberikan solusi untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa.
Sekda Sumarno menyambut baik sosialisasi ini. Ia mengungkapkan, peran Jateng sebagai penyangga pangan dan industri nasional membutuhkan sinergi semua pihak, termasuk DPN.
Sumarno juga menyoroti kerusakan lahan di kawasan pegunungan yang sangat memprihatinkan. “Kemarin saya melakukan penanaman pohon di Taman Nasional Gunung Merapi dan kondisi lingkungannya sangat parah akibat galian pasir illegal. Padahal hutan menjadi penyedia air yang diperlukan bagi tanaman pangan,” bebernya.
Ia berharap sosialisasi DPN dapat memotivasi Jateng untuk menjaga situasi yang kondusif. “Lebih baik energinya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Sumarno.(*)
Komentar