BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membangun dari desa menunjukkan hasil yang kian nyata. Berdasarkan Indeks Desa (ID) Tahun 2025, jumlah desa mandiri di Jawa Tengah melonjak signifikan menjadi 2.208 desa. Angka ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2024 yang masih berada di kisaran 1.530 desa mandiri.
Lonjakan desa mandiri Jawa Tengah tersebut menjadi indikator kuat bahwa arah kebijakan pembangunan desa yang ditempuh Pemprov Jateng berjalan efektif, terukur, dan semakin merata hingga ke akar rumput.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso, menyebut capaian tersebut sebagai buah dari konsistensi kebijakan pembangunan desa di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.
“Lonjakan desa mandiri ini menunjukkan pembangunan desa di Jawa Tengah berjalan ke arah yang tepat dan semakin merata,” ujar Nadi Santoso, Minggu, 25 Januari 2026.
Menurutnya, pembangunan desa tidak lagi bersifat parsial, tetapi menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat desa secara menyeluruh.
Nadi menjelaskan, penilaian status desa tahun 2025 tidak lagi menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), melainkan telah beralih ke Indeks Desa (ID). Perubahan ini mengacu pada Permendes PDTT Nomor 9 Tahun 2024, yang membawa penyempurnaan indikator.
Dalam Indeks Desa, kemajuan desa diukur melalui enam dimensi utama, yaitu:
-
layanan dasar
-
sosial
-
ekonomi
-
lingkungan
-
aksesibilitas
-
tata kelola pemerintahan desa
Pendekatan ini dinilai memberikan gambaran pembangunan desa yang lebih komprehensif, realistis, dan berkelanjutan.
Berdasarkan data Indeks Desa 2025, status desa di Jawa Tengah terdiri atas:
-
2.208 desa mandiri
-
3.921 desa maju
-
1.666 desa berkembang
-
15 desa tertinggal
Yang patut diapresiasi, desa dengan status sangat tertinggal sudah tidak ada lagi di Jawa Tengah. Capaian ini menunjukkan keberhasilan intervensi pembangunan desa dalam beberapa tahun terakhir.
Nadi menegaskan, lonjakan desa mandiri tidak lepas dari pendekatan kolaboratif lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang terus didorong oleh Gubernur Ahmad Luthfi.
“Membangun desa itu tidak bisa dikerjakan satu OPD saja. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur semuanya masuk dalam penilaian Indeks Desa,” jelasnya.
Kolaborasi tersebut memastikan pembangunan desa berjalan seimbang antara fisik dan nonfisik.
Salah satu faktor paling menonjol dalam capaian desa mandiri Jawa Tengah adalah peningkatan bantuan keuangan desa dari Pemprov Jateng.
-
2024: Rp 1,6 triliun
-
2025: Rp 1,7 triliun
“Ini luar biasa. Bantuan keuangan dari provinsi ini hampir setara dengan dana desa dari pusat,” kata Nadi.
Terlebih, ketika dana desa dari pemerintah pusat mengalami penurunan, bantuan provinsi menjadi angin segar bagi desa-desa di Jawa Tengah.
Anggaran bantuan desa difokuskan untuk:
-
pembangunan sarana dan prasarana desa
-
penguatan layanan dasar masyarakat
-
peningkatan kualitas tata kelola desa
Pemprov Jawa Tengah menilai, peningkatan status desa akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan ketahanan sosial masyarakat.
Masih adanya 15 desa tertinggal, menurut Nadi, disebabkan penyesuaian indikator dalam peralihan dari IDM ke Indeks Desa. Namun Pemprov Jateng memastikan desa-desa tersebut menjadi prioritas pendampingan.
“Prinsipnya, tidak boleh ada desa yang tertinggal. Kita dorong dengan kolaborasi OPD dan stakeholder,” tegasnya.
Nadi menegaskan bahwa masa depan Jawa Tengah sangat ditentukan oleh kemajuan desa-desa.
“Membangun Jawa Tengah harus dimulai dari desa. Ibaratnya, cahaya tidak hanya dari satu obor besar, tapi dari lilin-lilin kecil di desa,” ungkapnya.
Ketika desa mandiri dan maju, pembangunan daerah akan tumbuh lebih inklusif, kuat, dan berkelanjutan. (*)
