BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Respons Ahmad Luthfi OTT KPK Pekalongan langsung mengemuka usai operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq. Gubernur Jawa Tengah menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan bersih di seluruh kabupaten dan kota.
Respons Ahmad Luthfi OTT KPK Pekalongan datang tak lama setelah operasi tangkap tangan yang mengagetkan publik. Gubernur menghormati sepenuhnya proses hukum KPK atas dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Operasi tersebut menambah panjang daftar kepala daerah di Jawa Tengah yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, mantan Bupati Pati Sudewo juga tertangkap dalam OTK KPK.
Dalam respons Ahmad Luthfi OTT KPK Pekalongan, Gubernur menekankan pentingnya prinsip good governance bagi seluruh pejabat publik.
“Kita menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan prinsip good governance,” ujar Ahmad Luthfi usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/3/2026).
Ahmad Luthfi mengungkapkan telah mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah sejak awal. Respons Ahmad Luthfi OTT KPK Pekalongan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi para kepala daerah.
“Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum. Tapi kembali kepada personelnya masing-masing,” tegasnya dengan nada serius.
Sebelumnya, KPK mengamankan Fadia Arafiq bersama orang kepercayaan dan ajudannya dalam operasi tangkap tangan di Semarang. Respons Ahmad Luthfi OTT KPK Pekalongan muncul di tengah proses pemeriksaan intensif tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penindakan berkaitan dengan dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan.
“Para pihak yang diamankan saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum,” jelas Budi Prasetyo.
Ketiga pihak telah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Hingga berita ini diturunkan, KPK masih mendalami konstruksi perkara dan peran masing-masing dalam dugaan praktik rasuah.
Respons Ahmad Luthfi OTT KPK Pekalongan sekaligus mengingatkan pentingnya sistem pengawasan internal. Kasus ini memperpanjang daftar kepala daerah yang terjerat OTK lembaga antirasuah.
Kejadian tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat transparansi pengadaan proyek. Respons Ahmad Luthfi OTT KPK Pekalongan menunjukkan keseriusan pemprov dalam mendukung pemberantasan korupsi. (Zul)
Komentar