BeritaWonogiri.com [BANYUMAS] – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak seluruh stakeholder, termasuk TNI Angkatan Darat (AD), untuk berkolaborasi menanggulangi kemiskinan ekstrem di provinsi ini. Paparan tersebut disampaikan saat Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025 di Kabupaten Banyumas, Kamis (13/11), yang dihadiri Kepala Staf TNI AD Jenderal Maruli Simanjuntak.
Model kolaborasi terpadu ini diterapkan di Kabupaten Pati sebagai rujukan sukses. Pemprov Jateng bekerja sama dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat desa untuk pendampingan intensif warga miskin. “Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menerapkan collaborative governance dengan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal. Babinsa adalah mitra strategis kami di lapangan,” ujar Ahmad Luthfi.
Di Pati, Pemkab memberikan operasional Rp300 ribu per bulan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ditambah Rp200 ribu dari Pemprov Jateng, total Rp500 ribu. Dukungan ini memastikan pendampingan berkelanjutan, sementara Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) mendapat tambahan Rp250 ribu untuk tingkatkan produktivitas pertanian warga miskin.Tahun ini, Pemprov Jateng alokasikan perbaikan 995 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khusus Pati dari total 17 ribu unit se-Jawa Tengah.
Program ini terintegrasi dengan intervensi kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, dan perlindungan sosial. “Tiga pilar, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa, memantau langsung masyarakat miskin.
Intervensinya bukan hanya bantuan sosial, tetapi rumahnya kita perbaiki. Sanitasi kita siapkan, pekerjaannya dibantu, dan pendidikan anak-anaknya kita jamin,” tegas Ahmad Luthfi.
Efektivitas model ini terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng. Persentase penduduk miskin turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025, atau penurunan 0,10 persen. “Hal itu sebagai bukti pendekatan kolaboratif akan lebih cepat menghasilkan dampak nyata,” kata Gubernur.
Ahmad Luthfi menekankan, jika pola ini diterapkan di seluruh kabupaten/kota, kemiskinan ekstrem bisa hilang total di Jawa Tengah. “Kalau pola ini diterapkan seluruh kabupaten/kota, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana, kita keroyok bareng-bareng,” ungkapnya.
Selain kemiskinan, Gubernur juga soroti peran Kodam IV/Diponegoro hingga Babinsa dalam jaga stabilitas keamanan yang dukung iklim investasi. “Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan superman. Kita harus jadi super team. Dan TNI AD, melalui Babinsa, adalah bagian penting dari tim besar ini,” tuturnya.
Latar belakang sinergi ini muncul dari kebutuhan percepatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan pasca-pandemi. Pemprov Jateng tidak bisa bekerja sendiri, sehingga kolaborasi lintas sektor seperti dengan TNI jadi kunci utama. Inisiatif ini diharapkan jadi blueprint nasional untuk provinsi lain.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, kemiskinan Jawa Tengah, kolaborasi TNI AD, model Pati, collaborative governance, penurunan kemiskinan, RTLH Jateng, Babinsa Bhabinkamtibmas, sinergi stakeholder. (*)
Komentar