BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Sebanyak 12 pemerintah provinsi berkumpul di Jawa Tengah untuk menyusun strategi bersama melalui kolaborasi ekonomi daerah dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) di Kota Semarang, Senin (11/5/2026). Pertemuan ini menegaskan posisi Pulau Jawa dan daerah strategis lain sebagai penopang utama ekonomi Indonesia di tengah tekanan geopolitik global dan perlambatan ekonomi dunia.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan situasi global yang penuh ketidakpastian menuntut pemerintah daerah membangun kolaborasi konkret untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Kita menyadari bahwa di situasi global saat ini, tekanan fiskal dan berbagai keterbatasan menuntut seluruh pejabat publik lebih kreatif,” kata Ahmad Luthfi saat menghadiri Gala Dinner Rapat Kerja Gubernur FKD MPU di Hotel Tentrem Semarang.
Provinsi yang terlibat meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau.
Menurut Luthfi, setiap daerah memiliki keunggulan komparatif dan kearifan lokal berbeda sehingga dapat saling memperkuat kolaborasi ekonomi daerah untuk kesejahteraan nasional.
“Provinsi satu dengan provinsi lain tidak bisa dibandingkan. Kita punya keunggulan masing-masing yang bisa dikembangkan bersama-sama,” ujar Luthfi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mengapresiasi anggota MPU yang memiliki posisi strategis mendukung agenda pembangunan nasional.
“Terima kasih kepada Jawa Tengah yang sudah memfasilitasi selaku penyelenggara. Mendagri secara khusus meminta dua Wamendagri datang ke Jawa Tengah untuk acara ini,” ungkap Wiyagus.
Agenda utama rapat kerja mencakup evaluasi enam fokus rencana aksi MPU, penguatan pengawasan energi dan pangan lintas wilayah, hingga sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
“Agenda ini strategis, relevan, dan visioner di tengah dinamika global dan tantangan pembangunan nasional saat ini,” katanya.
Pemerintah pusat menilai ketahanan ekonomi Indonesia masih kuat. Data BPS mencatat inflasi nasional April 2026 terkendali di angka 2,42 persen year on year, sementara pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen.
Pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 57,24 persen, disusul Sumatera 22,09 persen dan Bali-Nusa Tenggara 2,80 persen.
“Ini menunjukkan ekonomi Indonesia tetap resilience di tengah tekanan global,” ujar Wiyagus.
Forum FKD MPU juga memaparkan kapasitas fiskal anggota. DKI Jakarta mencatat PAD 80,71 persen, Banten 74,32 persen, Jawa Tengah 68,21 persen, Jawa Timur 63,21 persen, Jawa Barat 64,81 persen, Bali 64 persen, Lampung 57,40 persen, dan NTB 53,80 persen.
Setiap provinsi memiliki keunggulan berbeda: Jabar dan Banten di manufaktur-investasi, Jateng-Jatim-Lampung di pangan-industri pengolahan, Jakarta di perdagangan-jasa keuangan, sementara Bali-Yogya-NTB di pariwisata-ekonomi kreatif.
Wiyagus menegaskan apabila seluruh potensi diintegrasikan melalui kolaborasi ekonomi daerah yang konkret, maka akan menjadi kekuatan besar menjaga ketahanan ekonomi dan nasional Indonesia. (*)
