BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menorehkan babak baru dalam tata kelola pembangunan daerah. Sepanjang tahun 2025, di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, kebijakan publik tidak lagi dirumuskan secara sepihak di balik meja birokrasi. Sebanyak 44 perguruan tinggi negeri dan swasta dilibatkan secara aktif sebagai mitra strategis untuk mengawal dan menuntaskan program-program prioritas daerah, dari isu kemiskinan, kesehatan, hingga penanganan bencana.
Kolaborasi monumental ini dimulai tak lama setelah pelantikan, tepatnya pada 14 Maret 2025, dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Jateng dengan para rektor dan direktur perguruan tinggi. Hanya berselang 22 hari sejak dilantik, pasangan Luthfi-Yasin langsung menggerakkan roda kerja sama lintas sektor melalui wadah Forum Rektor.
Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Pemprov Jateng, Yasip Khasani, menegaskan bahwa kolaborasi ini telah melampaui wacana. “Setiap kampus diberi program berbeda sesuai karakter dan keunggulannya,” ujarnya, Minggu (28/12/2025). Pendekatan berbasis keahlian ini, menurutnya, membuat beban pemerintah lebih ringan dan kebijakan menjadi lebih tepat sasaran karena disusun dari kajian, diuji di lapangan, dan dievaluasi bersama.
Sepanjang 2025, keterlibatan kampus telah menyentuh 29 program kerja gubernur. Contoh nyata terlihat pada program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menggandeng 15 universitas melalui KKN Tematik. Para mahasiswa turun langsung ke desa-desa untuk memverifikasi data dan kondisi rumah penerima manfaat, memastikan bantuan tepat sasaran.
Di sektor lain, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk sosialisasi sensus kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat (Speling). Sementara untuk memperkuat ketahanan daerah, BPBD Jateng bermitra dengan 24 kampus dalam program mitigasi dan penanganan bencana, menggabungkan peta risiko, kajian ilmiah, dan pemberdayaan masyarakat.
Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Dr. Wahid Abdulrahman, menyebut langkah ini sebagai sejarah baru tata kelola pemerintahan. “Manfaatnya besar. Pemprov Jateng dengan masing-masing perguruan tinggi sudah memiliki tujuan saling memberikan kemanfaatan,” kata Wahid.
Dari sisi pemerintah, kolaborasi ini memberikan dukungan tenaga ahli mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Program juga bisa dipetakan secara geografis dan kompetensi. Misalnya, persoalan stunting di wilayah Banyumas ditangani oleh Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), sedangkan isu strategis di Wonogiri dan Sragen dikawal oleh Universitas Sebelas Maret (UNS). Pendekatan ini menjadi solusi efisien di tengah keterbatasan anggaran.
Beberapa inovasi lahir dari skema ini. Universitas Diponegoro (Undip), misalnya, mengembangkan program desalinasi air payau untuk masyarakat pesisir. Di Kudus, implementasi dan pengawasan RTLH melibatkan langsung mahasiswa KKN.
Komitmen ini bahkan mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dalam suatu forum di Semarang, Menkes menyebut kolaborasi ini sebagai langkah cerdas. “Ini good idea, good move. Kenapa? Supaya kalau kita bikin kebijakan itu bukan feeling-feeling-an, tapi benar-benar berdasarkan studi,” ujar Tito.
Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menegaskan bahwa kerja sama ini bukan formalitas semata. “Tahun 2025 kita gandeng 44 kampus. Tahun berikutnya, semua perguruan tinggi di Jawa Tengah akan kita libatkan,” tegas Gus Yasin. Target jangka panjangnya adalah melibatkan seluruh 136 program kerja periode 2025-2030.
Yasip Khasani juga berharap model kolaborasi ini diikuti pemerintah kabupaten dan kota. “Harapan kami, kerja sama ini juga ditiru pemerintah kabupaten dan kota. Supaya strategi pembangunan sejalan, dan kampus benar-benar menjadi mitra daerah,” pungkasnya.
Dengan pendekatan ini, pembangunan Jawa Tengah tidak lagi sekadar deretan proyek, tetapi menjadi gerakan kolektif yang berpondasikan ilmu pengetahuan. Ketika kampus turun tangan, kebijakan menemukan pijakannya yang lebih ilmiah, efisien, dan membumi, meninggalkan jejak yang berkelanjutan bagi kesejahteraan warga.(*)
Komentar