BeritaWonogiri.com [SEMARANG] – SOTK Pemprov Jateng resmi diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya penataan birokrasi dan percepatan pembangunan daerah. Penerapan struktur organisasi dan tata kerja baru tersebut ditandai dengan penggabungan sejumlah dinas strategis, termasuk penggabungan urusan pertanian dan peternakan, serta pembentukan perangkat daerah baru.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan bahwa penataan SOTK Pemprov Jateng dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan visi dan misi pemerintah pusat, sekaligus memperkuat efektivitas pelayanan publik. Hal tersebut disampaikannya usai melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 1.049 pejabat di lingkungan Pemprov Jateng di Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis, 15 Januari 2026.
“Ini untuk akselerasi dan menyesuaikan nomenklatur pemerintah pusat. Contohnya, urusan pertanian digabung dengan peternakan. Jadi kita sesuaikan dengan visi misi pusat,” ujar Ahmad Luthfi.
Pelantikan tersebut menjadi momentum awal implementasi SOTK Pemprov Jateng yang baru. Dari total 1.049 pejabat yang dilantik, sebanyak 46 orang merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Rinciannya, 37 pejabat dikukuhkan kembali, sementara sembilan lainnya merupakan pejabat hasil rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Selain itu, sebanyak 380 pejabat dilantik sebagai Pejabat Administrator dan 623 orang sebagai Pejabat Pengawas. Keseluruhan pejabat tersebut akan mengisi struktur baru yang telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan arah pembangunan daerah.
Menurut Ahmad Luthfi, penataan organisasi tidak hanya sebatas perubahan nomenklatur, tetapi juga menyangkut penguatan fungsi dan kinerja perangkat daerah agar lebih adaptif terhadap tantangan pembangunan.
Salah satu poin penting dalam SOTK Pemprov Jateng adalah penggabungan sejumlah urusan strategis yang sebelumnya dikelola secara terpisah. Di sektor pangan, Pemprov Jateng menggabungkan urusan pertanian, peternakan, dan perkebunan dalam satu perangkat daerah, yakni Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak).
Dinas Pertanian dan Peternakan tersebut dipimpin oleh Defransisco Dasilva Tavares. Penggabungan ini diharapkan mampu meningkatkan koordinasi kebijakan, efisiensi anggaran, serta efektivitas program ketahanan pangan di Jawa Tengah.
Langkah ini dinilai strategis mengingat sektor pertanian dan peternakan memiliki keterkaitan erat dalam mendukung perekonomian daerah dan kesejahteraan petani serta peternak.
Selain penggabungan dinas, SOTK Pemprov Jateng juga menghadirkan perangkat daerah baru, yakni Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf). Dinas ini mengintegrasikan tiga urusan penting dalam satu organisasi guna memperkuat pengembangan potensi daerah berbasis budaya dan kreativitas.
Disbudparekraf dipimpin oleh Hanung Triyono. Pembentukan dinas ini diharapkan mampu mendorong sinergi antara pelestarian budaya, pengembangan pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan Jawa Tengah.
Menurut Pemprov Jateng, integrasi tersebut akan mempermudah perencanaan program lintas sektor serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional.
Dalam SOTK Pemprov Jateng yang baru, sektor infrastruktur mendapat perhatian khusus. Pemerintah daerah melakukan konsolidasi fungsi pekerjaan umum dan penataan ruang dalam satu perangkat daerah, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Dinas PUPR dipimpin oleh Henggar Budi Anggoro. Konsolidasi ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang, serta memastikan keberlanjutan pembangunan di Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi menilai bahwa infrastruktur merupakan fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Penataan SOTK Pemprov Jateng juga berdampak pada sejumlah dinas strategis lainnya. Dinas Pendidikan kini dipimpin oleh Sadimin, sementara Dinas Kepemudaan dan Olahraga berada di bawah kepemimpinan Muhamad Masrofi.
Perubahan ini diharapkan dapat membawa penyegaran organisasi serta meningkatkan kinerja pelayanan di sektor pendidikan dan kepemudaan, yang memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Selain struktur organisasi, Pemprov Jateng juga melakukan pengaturan kebutuhan kantor dinas seiring penerapan SOTK Pemprov Jateng. Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pembagian kantor telah disesuaikan dengan struktur baru agar operasional perangkat daerah dapat berjalan optimal.
“Kantor dinas sudah kita bagi,” katanya.
Pengaturan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran koordinasi antardinas serta mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat.
Ahmad Luthfi berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat segera beradaptasi dengan struktur baru dalam SOTK Pemprov Jateng. Ia menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan orientasi pada pelayanan publik.
“Kami berharap pejabat yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi dengan integritas dan profesionalisme, terutama dalam melayani masyarakat, baik secara administratif maupun operasional,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarpemangku jabatan untuk menciptakan birokrasi yang solid dan efektif.
“Siapapun pejabat baru harus bisa berkolaborasi dengan pejabat lainnya, sehingga tercipta birokrasi yang berbasis kerja tim,” kata Ahmad Luthfi.
Penerapan SOTK Pemprov Jateng menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendukung akselerasi pembangunan daerah. Melalui penggabungan dinas strategis, pembentukan perangkat daerah baru, serta penguatan sektor infrastruktur, Pemprov Jateng berharap dapat menghadirkan birokrasi yang lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Dengan dukungan aparatur yang profesional dan kolaboratif, implementasi SOTK baru ini diharapkan mampu mendorong Jawa Tengah menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing. (*)
Komentar