BeritaWonogiri.com [BOYOLALI] – Pembangunan desa berbasis potensi lokal kembali ditegaskan sebagai fondasi utama pembangunan nasional berkelanjutan. Desa dan kepala desa dipandang sebagai ujung tombak yang menentukan keberhasilan pembangunan dari tingkat paling dasar. Penguatan desa tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang berakar pada karakter wilayah masing-masing.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menjadi narasumber dalam Lokakarya Desa/Kelurahan Berprestasi yang digelar dalam rangka Peringatan Hari Desa Nasional di Pendopo Gedhe, Kabupaten Boyolali, Rabu (14/1/2026). Kegiatan ini dihadiri ratusan kepala desa dan lurah berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia.
“Pembangunan nasional harus berangkat dari desa. Kepala desa harus bangga karena merekalah ujung tombak pembangunan nasional,” ujar Ahmad Luthfi. Menurutnya, pembangunan desa berbasis potensi lokal menjadi kunci agar pembangunan tidak seragam, tetapi sesuai kebutuhan dan kekuatan masing-masing wilayah.
Ahmad Luthfi menekankan bahwa pembangunan desa berbasis potensi lokal harus menjadi arah kebijakan yang konsisten, bukan sekadar program sesaat. Desa memiliki keunikan sumber daya alam, sosial, dan budaya yang tidak dapat disamakan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Dalam konteks Jawa Tengah, pembangunan desa berbasis potensi lokal dinilai sangat relevan karena provinsi ini memiliki jumlah desa terbanyak di Indonesia. Tercatat terdapat 7.810 desa dan kelurahan yang tersebar di 35 kabupaten/kota, masing-masing dengan karakter dan potensi berbeda.
“Setiap desa itu berbeda. Ada yang unggul di pertanian, pariwisata, produk lokal, budaya, hingga potensi pemuda milenial. Karena itu, pendekatannya harus berbasis potensi lokal,” jelasnya.
Dalam paparannya, Ahmad Luthfi menyebut kepala desa sebagai aktor kunci dalam pembangunan desa berbasis potensi lokal. Kepemimpinan desa yang visioner dinilai mampu menggerakkan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi wilayahnya.
Ia menegaskan, desa dan kelurahan berprestasi harus menjadi pionir dan contoh bagi desa lain. Implementasi pembangunan desa berbasis potensi lokal diarahkan untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kemiskinan tidak bisa diperangi oleh satu unsur saja. Harus terintegrasi dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga kementerian,” katanya.
Ahmad Luthfi memaparkan bahwa Jawa Tengah memiliki desa-desa lumbung pangan yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Sentra padi tersebar di 334 desa pada 16 kabupaten dengan dukungan 657 kelompok lumbung pangan. Sementara sentra jagung berada di 449 desa di 20 kabupaten, dengan produksi 2025 mencapai 3,69 juta ton.
Selain sektor pertanian, pembangunan desa berbasis potensi lokal juga terlihat pada pengembangan desa mandiri energi. Saat ini terdapat 2.331 desa mandiri energi di Jawa Tengah, terdiri atas 28 desa kategori mapan, 165 berkembang, dan 2.138 desa inisiatif.
Untuk periode hingga 2029, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pemerataan ekonomi berbasis potensi desa dan industri hijau. Pembangunan desa berbasis potensi lokal diarahkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan bantuan keuangan desa, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Targetnya, sebanyak 2.575 desa mandiri dapat terwujud, serta sekitar 3.200 BUMDes maju atau setara 47,46 persen dari total BUMDes di Jawa Tengah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa secara mandiri.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendes PDTT, La Ode Ahmad P Bolombo, menegaskan bahwa pembangunan desa berbasis potensi lokal merupakan kunci menuju Indonesia Emas. Menurutnya, desa harus mampu menangkap peluang ekonomi dan sosial yang ada di sekitarnya.
“Sekitar 61 juta orang mudik ke Jawa Tengah. Desa harus mampu menangkap potensi itu dan menjadi happy village,” ujar La Ode.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan menjaga tata kelola pemerintahan desa agar pembangunan desa berbasis potensi lokal berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyampaikan bahwa pihaknya tengah melakukan pemetaan potensi desa melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB). Pemetaan tersebut bertujuan mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat desa, khususnya nelayan dan petani.
Menurut Sherly, pembangunan desa berbasis potensi lokal di Maluku Utara difokuskan pada sektor perikanan dan pertanian, termasuk pengembangan komoditas unggulan seperti kelapa. Ia menilai, bantuan dari pemerintah pusat dan daerah sebenarnya cukup banyak, namun perlu orkestrasi yang baik agar hasilnya nyata.
“Bantuan itu banyak. Tugas pemerintah daerah adalah mengorkestrasikannya agar output pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dengan penguatan kebijakan, kolaborasi lintas sektor, dan kepemimpinan desa yang kuat, pembangunan desa berbasis potensi lokal diyakini mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.(*)
Komentar