BeritaWonogiri.com [ACEH] – Upaya restorasi arsip pertanahan Aceh terus dipercepat setelah bencana hidrometeorologi yang melanda provinsi tersebut pada 26 November 2025 menyebabkan puluhan ribu dokumen pertanahan rusak. Sedikitnya 95.000 arsip berupa buku tanah dan surat ukur dilaporkan basah dan rusak, sementara sekitar 165.000 warkah pertanahan ikut terdampak akibat banjir yang melumpuhkan delapan kabupaten/kota.
Kerusakan arsip tersebut menjadi perhatian serius karena dokumen-dokumen itu memuat data penting mengenai hak kepemilikan tanah masyarakat. Ketika arsip terendam air dan lumpur, yang terancam bukan hanya dokumen fisik, tetapi juga kepastian hukum bagi pemilik tanah.
Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir 2025 meninggalkan kerusakan luas, termasuk pada arsip pertanahan yang tersimpan di sejumlah kantor pertanahan daerah. Banyak dokumen penting ditemukan dalam kondisi basah, tertutup lumpur, bahkan mulai mengalami kerusakan serius.
Di setiap lembar arsip tersebut tersimpan data yang menjadi bukti hak masyarakat atas tanah. Karena itu, penyelamatan dokumen dilakukan secepat mungkin agar informasi penting di dalamnya tetap terjaga.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh, Arinaldi, menjelaskan bahwa proses restorasi arsip pertanahan Aceh melibatkan kolaborasi lintas lembaga.
Empat institusi yang terlibat dalam upaya tersebut yakni Kanwil BPN Provinsi Aceh, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
“Kalau kita hitung mungkin lima tahun ke depan baru selesai untuk 165.000 dokumen. Karena itu proses restorasi ini kami lakukan bersama berbagai pihak,” ujar Arinaldi.
Ia menambahkan, sinergi tersebut bertujuan mempercepat normalisasi pelayanan pertanahan sekaligus memastikan arsip yang terdampak dapat selesai dipulihkan paling lambat akhir tahun 2026.
Dalam proses restorasi, dokumen-dokumen yang rusak dibersihkan dari lumpur, dikeringkan, kemudian dipilah berdasarkan tingkat kerusakan. Setiap tahap membutuhkan ketelitian tinggi agar informasi yang tersimpan tetap dapat dibaca dan dipulihkan.
Selain memulihkan arsip, kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi para taruna STPN yang ikut terlibat dalam proses restorasi dokumen.
Arinaldi menilai, proses restorasi arsip pertanahan Aceh tidak hanya bertujuan menyelamatkan dokumen negara. Upaya tersebut juga menjadi momentum untuk mempercepat transformasi layanan pertanahan berbasis digital.
“Tidak hanya pembersihan dan penjemuran arsip, tetapi bagaimana data tersebut bisa segera menjadi data digital,” ungkapnya.
Dengan digitalisasi, kantor pertanahan yang terdampak diharapkan dapat bangkit menjadi lembaga yang lebih modern dan mampu memberikan layanan pertanahan secara cepat dan transparan.
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mego Pinandito, menyatakan bahwa proses penyelamatan arsip bukan pekerjaan sederhana. Penanganan arsip membutuhkan ketelitian serta koordinasi lintas lembaga.
ANRI telah menerjunkan tenaga profesional untuk membantu pemulihan arsip bersama jajaran BPN daerah. Mereka bekerja langsung di lapangan untuk memulihkan dokumen yang rusak.
“Penanganan arsip tidak bisa dilakukan sendirian. Kita harus bekerja bersama lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga berbagai pihak terkait,” ujar Mego.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama agar arsip pertanahan yang rusak akibat bencana dapat kembali pulih, sehingga pelayanan pertanahan bagi masyarakat tidak terganggu.
Dengan kerja sama berbagai lembaga tersebut, harapan untuk menyelamatkan 165.000 arsip pertanahan Aceh semakin terbuka. Restorasi ini bukan hanya menyelamatkan dokumen negara, tetapi juga menjaga kepastian hukum dan masa depan kepemilikan tanah masyarakat. (Av)
Komentar