BeritaWonogiri.com (JAKARTA) – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan mendukung penuh langkah Pemerintah Kabupaten Pasuruan merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
RTRW Pasuruan sendiri telah diundangkan melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2024. Dukungan ini diberikan menyusul adanya sejumlah ketidaksesuaian dalam hal tata ruang yang dinilai dapat menghambat iklim investasi di daerah.
“Prinsip, Kementerian ATR/BPN sangat mendukung. Kami ingin Pemda memiliki semangat sama dalam menciptakan iklim investasi positif. Pertumbuhan ekonomi 8% yang diharapkan presiden tidak akan terwujud tanpa semangat dan upaya Pemerintah Daerah, termasuk dalam membenahi tata ruang,” ujar Wamen Ossy saat menerima audiensi Wakil Bupati Pasuruan, M. Shobih Asrori, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat lalu.
Wamen Ossy menjelaskan, revisi RTRW sebenarnya hanya diperbolehkan satu kali dalam lima tahun. Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian yang berdampak pada kebutuhan pembangunan atau investasi, revisi dapat dilakukan lebih cepat dengan catatan disertai alasan kuat.
“Kami siap mendukung Pemda Pasuruan memperbaiki RTRW agar lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan investasi. Kami harap Pemda dapat menyiapkan ‘justifikasi’ untuk memperkuat alasan perubahan tersebut,” tambah Wamen Ossy.
Wamen ATR/Waka BPN juga menekankan pentingnya mempertimbangkan tiga aspek utama dalam pengajuan revisi RTRW, yaitu investasi, lingkungan, dan sosial.
Menurutnya, kawasan yang direncanakan harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati Pasuruan, M. Shobih Asrori, dalam audiensi tersebut menyampaikan kekhawatirannya akan ketidaksesuaian dalam RTRW yang bisa menghambat masuknya investasi. Ia menuturkan, Kabupaten Pasuruan termasuk tiga besar daerah dengan nilai investasi terbesar di Jawa Timur sehingga RTRW yang akurat dan responsif menjadi sangat penting.
Shobih Asrori juga mengungkapkan rencana pengembangan sektor pariwisata sebagai bagian dari solusi jangka panjang atas persoalan kemacetan dan ketimpangan ekonomi.
“Kami ingin membangun kawasan wisata untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasuruan,” ujarnya.
Audiensi dihadiri sejumlah pejabat terkait, di antaranya Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati; Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Ajie Arifuddin; Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Wilayah I, Zikky Ardiansyah; serta jajaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan. (Irfandy/MW/JR/Humas Kantor Pertanahan Wonogiri)
